JAKARTA, Gatra News – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tim koordinasi pemerintah untuk menangani 13 dugaan pelanggaran HAM berat tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) maupun Kejaksaan Agung. Klarifikasi yang disampaikan pada Senin malam, 9 November, itu menyusul pernyataan anggota Komnas HAM Amiruddin bahwa lembaganya tidak dilibatkan dalam pembentukan pokja dan menolak bergabung. Yusril menyebut tujuan tim ialah menyamakan standar serta prosedur penyelidikan dan penyidikan agar berkas perkara tidak tertahan karena perbedaan pemahaman.
Pokja dipimpin Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, menurut keterangan pemerintah setelah rapat koordinasi tingkat menteri pada 9 November. Kementerian mencatat Komnas HAM telah menyelidiki 17 peristiwa pelanggaran HAM berat; empat perkara—Tanjung Priok, Timor Timur, Abepura, dan Paniai—telah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan HAM, sementara 13 lainnya belum berlanjut ke pengadilan. Rincian tersebut tercantum dalam keterangan resmi Kemenko Kumham Imipas.
Pembagian kewenangan menjadi inti persoalan yang hendak diurai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dilakukan Jaksa Agung; pemerintah menyebut perbedaan penilaian atas unsur pelanggaran dan kecukupan bukti sebagai hambatan tindak lanjut. Dengan demikian, tim koordinasi yang dijelaskan Yusril berada di antara dua tahap yang dijalankan lembaga berbeda, bukan sebagai pengganti salah satu penyelidik atau penyidik.
Dalam klarifikasi resminya, Yusril menjelaskan alasan pembentukan tim: “Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandeg di Kejaksaan dan mencari jalan keluar mengatasinya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas dan kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM, sementara penyidikannya kepada Kejaksaan Agung.” Pernyataan itu dimuat dalam keterangan Kemenko Kumham Imipas pada 10 November; Yusril juga menyebut koordinasi prosedural tidak berarti intervensi terhadap independensi lembaga.
Namun, versi pemerintah mengenai rapat dan posisi Komnas HAM perlu dibaca secara terpisah. Rilis Kemenko tentang rapat 9 November menyebut Wakil Ketua Bidang Internal dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM hadir, sedangkan Amiruddin mengatakan Komnas HAM tidak dilibatkan dalam pembentukan pokja dan persoalan itu tidak dibahas dalam rapat paripurna lembaganya. Laporan Kompas dan Detik mengutip keberatan Amiruddin, termasuk alasan bahwa Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri di bawah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Amiruddin menyatakan Komnas HAM telah menyelesaikan tugas penyelidikannya dan menyerahkan berkas kepada Jaksa Agung, sehingga tahap berikutnya berada pada kewenangan penyidik. Ia juga mengingatkan pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh dilakukan tanpa konsep yang jelas; jika ditempuh jalur di luar Pengadilan HAM, menurutnya, dasar hukum harus dibentuk secara demokratis dan transparan. Keberatan itu memberi konteks mengapa gagasan koordinasi eksekutif tidak otomatis diterima oleh lembaga yang kewenangan penyelidikannya dijamin undang-undang.
Dalam rilis awal, pemerintah menyebut salah satu opsi yang dikaji adalah pelibatan perwakilan Kejaksaan Agung sebagai supervisor dalam penyelidikan Komnas HAM. Yusril kemudian menekankan bahwa pokja lebih tepat disebut Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan forum yang membahas substansi atau mengambil alih kewenangan; ANTARA juga melaporkan penegasan tersebut sekaligus posisi penolakan Amiruddin. Perbedaan antara opsi supervisor dan klarifikasi tentang batas tim membuat rincian mandat serta tata kerja menjadi bagian penting dari perkembangan berikutnya.
Hingga keterangan yang dipublikasikan 10 November, pemerintah belum merinci jadwal kerja dan mekanisme operasional tim dalam dua rilis yang tersedia. Perdebatan ini berkaitan dengan batas kewenangan antar-institusi, tema yang juga muncul dalam proses penegakan hukum berbeda seperti pemeriksaan saksi oleh KPK dan putusan Komisi Etik Polri, meski keduanya bukan bagian dari perkara HAM berat tersebut. Untuk pokja ini, perkembangan yang dapat diverifikasi sejauh ini adalah pembentukan tim lintas lembaga oleh pemerintah, klarifikasi Yusril mengenai fungsi koordinasi, dan penolakan Komnas HAM untuk bergabung.
Response (1)