KENDARI, Gatra News – Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK di Sulawesi Tenggara pada Senin, 9 November 2026. Mereka menyita dokumen perizinan pertambangan dan perangkat elektronik untuk menelusuri kaitan perusahaan-perusahaan itu dengan kegiatan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Rincian penggeledahan dan penyitaan dimuat dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung.
Menurut keterangan itu, dua lokasi terkait PT ANI berada di Kota Kendari dan area tambang di Kabupaten Konawe Utara. Penyidik juga menggeledah kantor PT KAA di Konawe Utara, dua kantor PT AMI di Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Buton Tengah. Kejagung menyebut seluruh lokasi tersebut sebagai kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK.
Barang yang disita mencakup dokumen perizinan dan kegiatan tambang, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Tim juga membawa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi. Penyitaan itu memberi penyidik bahan untuk memeriksa jejak administrasi usaha sekaligus data elektronik, tetapi keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana belum dipaparkan sebagai kesimpulan.
“Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian,” kata Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dalam keterangan resmi. Pernyataan itu menempatkan pemeriksaan barang sitaan sebagai tahap pendalaman, bukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang digeledah telah terbukti terlibat.
Kejagung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi pada 6 November setelah penyidik memeriksa 36 saksi dan mengumpulkan alat bukti. Perkara yang disidik menyangkut tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama 2013–2025. Penggeledahan tiga hari kemudian memperluas pemeriksaan ke perusahaan-perusahaan yang menurut penyidik terhubung dengan AK, sementara keterkaitannya dengan PT BSJ masih harus diuji.
Penyidik mendalami dugaan manipulasi dokumen dalam proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Konawe Utara, termasuk dokumen studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, hasil eksplorasi, dan RKAB. Kejagung juga menyelidiki dugaan penambangan setelah masa IUP berakhir, kegiatan di kawasan hutan lindung, penggunaan dokumen izin untuk menjual hasil tambang, serta dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara. Seluruhnya masih merupakan dugaan dalam penyidikan.
Ada perbedaan tahun masa berakhirnya IUP dalam keterangan yang dipublikasikan. Rilis Kejagung menyebut PT BSJ diduga tetap menambang setelah izin berakhir pada 2015, sedangkan laporan ANTARA mengutip Anang yang menyebut izin berakhir pada 2014. Kejagung menyatakan penghitungan kerugian keuangan negara masih diminta kepada ahli, sehingga nilai kerugian belum diumumkan.
Dalam perkara ini, korporasi disangkakan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut rilis penyidik. Laporan Metro TV juga memuat keterangan bahwa hasil penggeledahan masih didalami; Liputan6 melaporkan penyitaan dokumen dari enam lokasi. Kedua media memberi pemeriksaan silang atas perkembangan yang diumumkan Kejagung, bukan bukti independen atas dugaan pelanggaran.
Dalam sumber resmi dan pemberitaan yang ditelaah, belum ditemukan tanggapan PT BSJ maupun perusahaan-perusahaan yang digeledah atas dugaan tersebut. Perkembangan penyidikan perkara korupsi lain yang diliput Gatra dapat dibaca dalam laporan tentang pemeriksaan saksi KPK dalam kasus suap HGB dan ATR/BPN serta putusan perkara korupsi THR; keduanya merupakan perkara terpisah. Kejagung menyatakan akan memeriksa barang bukti dan melakukan forensik digital sesuai kebutuhan pembuktian.
