JAKARTA, Gatra News – Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) pada Selasa, 10 November 2026, membawa kesiapan jaksa menghadapi KUHP Nasional dan KUHAP baru ke ruang diskusi. Acara di Universitas Al Azhar Indonesia itu mengulas pula penerapan deferred prosecution agreement (DPA), pidana korporasi, serta pemulihan aset negara dan lingkungan.
Forum bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” digelar Kejaksaan RI bersama Pengurus Pusat PERSAJA, dengan Jaksa Agung Prof. Dr. ST Burhanuddin membuka acara melalui pidato kunci. Menurut laporan resmi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, forum pertama ini dirancang sebagai ruang literasi hukum yang mempertemukan aparat, akademisi, pemerintah, media, dan masyarakat. Rangkaian kegiatan juga mencakup bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya anggota Komisi III DPR Hinca IP Pandjaitan XIII.
Fokus pembahasan bertaut dengan perubahan hukum pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. UU Nomor 1 Tahun 2023 menjadi dasar KUHP Nasional, sedangkan KUHAP baru diatur melalui UU Nomor 20 Tahun 2025; keduanya disebut dalam keterangan resmi Kejaksaan sebagai kerangka yang perlu dihadapi jajaran penuntut umum. Status dan teks KUHP dapat diperiksa pada basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.
Forum tersebut tidak hanya membicarakan perubahan norma secara umum. Keterangan Badiklat Kejaksaan menyebut peserta membahas bagaimana jaksa bersiap menerapkan aturan baru, sementara agenda diskusi merentang ke mekanisme DPA, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pemulihan aset. Rilis resmi Badiklat Kejaksaan tidak merinci kesimpulan atau ukuran kesiapan yang dihasilkan dari forum sehari tersebut.
Di sesi bedah buku, Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H. mengaitkan metafora angsa dengan kinerja Kejaksaan. “Angsa ini adalah sebuah pilihan yang tepat untuk menggambarkan kinerja Kejaksaan Agung sekarang dengan seluruh jajaran di bawahnya,” kata Suparji, menurut laporan resmi UAI sebagai tuan rumah. Pernyataan itu hadir dalam diskusi tentang profesionalisme jaksa, bukan sebagai evaluasi terukur atas penerapan KUHP atau KUHAP.
Sejumlah penanggap yang disebut dalam laporan kampus antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Direktur Utama Kompas TV Rosianna Silalahi, dan Guru Besar Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu. Keberagaman peserta memperluas percakapan dari praktik penegakan hukum ke integritas, akuntabilitas, dan komunikasi publik. Namun, laporan acara yang tersedia tidak menyajikan rekomendasi teknis, tahapan tindak lanjut, atau penilaian eksternal mengenai kesiapan institusi.
Sudut kesiapan ini berangkat dari persoalan yang lebih luas daripada penggantian kitab. DPA dan pertanggungjawaban pidana korporasi menuntut pemahaman atas aturan serta koordinasi penanganan perkara, sedangkan pemulihan aset berkaitan dengan hasil penegakan hukum. Gatra sebelumnya melaporkan agenda DPR membahas RUU Perampasan Aset dan putusan perkara korupsi THR terhadap Syamsul Aulia, dua perkembangan hukum yang terpisah dari forum PERSAJA.
Media independen SINDOnews juga melaporkan forum 10 November itu sebagai upaya memetakan kesiapan jaksa mengawal pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Liputan tersebut mengonfirmasi pokok acara dan isu DPA, pidana korporasi, serta pemulihan aset yang disebut dalam rilis Kejaksaan. Pada tahap ini, hal yang dapat dipastikan ialah forum telah berlangsung dan isu-isu tersebut masuk agenda; belum ada rincian publik dalam laporan yang ditelaah tentang hasil pemetaan kesiapan maupun tindak lanjutnya.
