JAKARTA, Gatra News – DPR RI membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 10 November, dengan memasukkan kembali RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana ke agenda pembahasan bersama RUU Hak Cipta. Agenda itu menempatkan dua rancangan undang-undang yang menyentuh kepentingan publik berbeda dalam satu masa kerja hingga 17 Desember.
Dalam rilis resmi DPR, Ketua DPR Puan Maharani menyebut RUU Perampasan Aset, Hak Cipta, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Perkoperasian sebagai rancangan yang akan dilanjutkan pembahasannya bersama pemerintah. Puan mengatakan, “DPR RI berkomitmen untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.”
Paripurna pembukaan tersebut merupakan rapat ke-11 masa sidang dan berlangsung setelah anggota DPR kembali dari reses. Media Indonesia melaporkan masa sidang berlangsung 10 November hingga 17 Desember; rapat pembukaan dihadiri 403 anggota, sementara 11 lainnya tercatat izin. Pidato Puan juga menegaskan aspirasi konstituen selama reses menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Agenda baru ini bukan titik awal pembahasan RUU Perampasan Aset. Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat umum selama masa reses dengan pakar dan pihak terkait, lalu membentuk panitia kerja; Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan pembahasan akan berlanjut ke Daftar Inventarisasi Masalah. Metro TV melaporkan Komisi III menargetkan pengesahan pada 15 Desember.
Dalam forum dengar pendapat yang diberitakan Metro TV, akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Budiyono mengingatkan perlunya batas tegas pada mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Masukan yang dihimpun mencakup pengawasan pengadilan, standar pembuktian yang jelas, hak pihak terdampak untuk didengar, serta jalan keberatan dan pemulihan bila tindakan negara terbukti tidak sah. Laporan tersebut tidak memuat tanggapan spesifik DPR atas daftar perlindungan yang diajukan Budiyono.
Pembahasan RUU Hak Cipta berjalan dalam agenda yang sama, namun pembukaan masa sidang belum merinci jadwal rapat, tahapan per pasal, atau forum konsultasi publik untuk masing-masing rancangan. Dalam liputan Kompas.com, Puan juga menyebut pentingnya kualitas substansi dan partisipasi bermakna, tanpa mengumumkan kalender konsultasi pada masa sidang ini.
Karena itu, ukuran komitmen yang disampaikan DPR akan terlihat pada keterbukaan naskah dan jadwal pembahasan, kesempatan bagi kelompok terdampak untuk menyampaikan pandangan, serta penjelasan bagaimana masukan mengubah atau tidak mengubah draf. Untuk RUU Perampasan Aset, itu berarti perhatian pada keseimbangan antara pemulihan hasil tindak pidana dan perlindungan hak warga yang asetnya dapat menjadi objek proses hukum. DPR belum merinci dalam rilis pembukaan bagaimana partisipasi publik akan diatur selama masa sidang tersebut. Perkembangan legislasi ini juga menjadi perhatian rubrik Hukum dan Politik Gatra News.
RUU Perampasan Aset kini tercantum sebagai salah satu agenda yang dibawa ke masa kerja baru. Komisi III DPR dilaporkan menargetkan pengesahan pada 15 Desember, dua hari sebelum masa persidangan dijadwalkan berakhir pada 17 Desember.
Responses (4)