JAKARTA, Gatra News – Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan normalisasi 137 sungai terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas pada 9 November 2026 dan dipublikasikan Sekretariat Negara sehari kemudian. Penekanannya kini bergeser dari pemulihan kerusakan ke pengurangan risiko banjir susulan saat pekerjaan rehabilitasi masih berlangsung.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga Ketua Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menyebut banjir susulan menjadi alasan percepatan. “Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Tito dalam keterangan resmi Sekretariat Negara. Data pemerintah mencatat 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi sejak April hingga Oktober 2026.
Rinciannya, 31 sungai berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Pembagian itu dikonfirmasi pula oleh laporan Kompas dan ANTARA. Skala lintas provinsi membuat pelaksanaan bergantung pada koordinasi pusat-daerah, bukan hanya pengerahan alat berat di satu titik.
Pekerjaan juga mencakup 38 muara. Menurut data yang disampaikan Tito, tujuh muara telah dinormalisasi, 11 masih dikerjakan, dan 20 belum tertangani; angka ini khusus muara, bukan status penyelesaian 137 sungai. Tempo juga memuat rincian tersebut, sementara ANTARA menurunkan kemajuan sungai per provinsi.
Kementerian Pekerjaan Umum ditempatkan sebagai pelaksana utama, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Pemerintah daerah diminta memakai anggaran yang sudah disalurkan untuk normalisasi dan penguatan tanggul; unsur Zeni TNI-Polri ditugaskan membantu pengerukan sedimentasi serta pembangunan tanggul. Pembagian ini memberi kerangka kerja, tetapi sumber yang tersedia belum menyebut daftar penanggung jawab untuk setiap sungai dan muara.
Normalisasi dimaksudkan untuk mengurangi sedimen yang menghambat aliran dan mendorong luapan ketika hujan turun. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca di kawasan pemulihan. Catatan banjir susulan memperlihatkan bahwa infrastruktur yang sudah diperbaiki dapat kembali terdampak, sehingga ukuran kemajuan tidak cukup berhenti pada jumlah lokasi yang dikerjakan.
Dalam keterangan Setneg, Presiden meminta dukungan anggaran tersedia agar kementerian dan lembaga bisa melakukan persiapan serta lelang dini, dengan pekerjaan diharapkan berjalan pada awal tahun. Namun, belum ada tenggat terperinci per lokasi atau indikator publik untuk menilai kapan tiap sungai dan muara dinyatakan selesai. Karena itu, laporan progres perlu membedakan status sungai dan muara serta menyebut instansi pelaksananya.
Pengawasan atas pelaksanaan juga menyangkut tanggung jawab kelembagaan, meski sumber arahan ini belum merinci jalur pelaporan legislatif untuk program sungai. Pembaca dapat mengikuti dinamika parlemen dalam laporan Gatra mengenai sorotan Puan terhadap integritas pemilu dalam masa sidang DPR dan liputan lainnya di kanal Politik Gatra News. Pada program normalisasi, data awal yang tersedia menunjukkan cakupan 137 sungai dan 38 muara, sementara rincian tenggat untuk tiap lokasi belum diumumkan.
Responses (3)