JAKARTA, Gatra News – ATR/BPN mengevaluasi hak guna usaha (HGU) 11 perusahaan setelah pemerintah menerima rekomendasi Bareskrim Polri terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Langkah yang diumumkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid pada Senin, 9 November, mencakup pencabutan hak secara penuh atau sebagian, tidak memperpanjang hak yang telah berakhir, serta menolak penerbitan HGU baru. Rilis resmi kementerian menyebut proses itu didasarkan pada evaluasi tiap bidang dan dibagi ke lima kelompok.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN, dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menyebut sebagian pemilik manfaat perusahaan berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, namun tidak merinci nama investor dalam negeri. Rekomendasi aparat tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi kementerian, bukan keterangan tentang putusan pidana terhadap setiap perusahaan.
Untuk kelompok pertama, kementerian menyatakan HGU milik PT MIB, PT RKA, dan PT SKM akan dicabut seluruhnya. Pertimbangannya meliputi lahan terbakar lebih dari 50 persen, sarana dan prasarana yang dinilai tidak sesuai, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak. Luas yang dicantumkan rilis masing-masing 4.000 hektare, 11.558,11 hektare, serta dua bidang PT SKM seluas 5.355,33 dan 2.360,81 hektare.
Kelompok kedua adalah bekas HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang atau diperbarui. Pada kelompok ketiga, HGU belum terbit untuk PT ANI, PT BOS, dan PT AER sehingga kementerian menyatakan tidak akan menerbitkannya. ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Untuk PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, rencana tindakan berupa pencabutan sebagian HGU seluas 1.510,2639 hektare; rilis menyebut area terbakar tidak lebih dari 50 persen dan terdapat ketidaksesuaian sarana-prasarana. Adapun HGU milik PT STP, PT API, dan PT JMS masih memerlukan pendalaman untuk menentukan apakah pencabutan dilakukan sebagian atau seluruhnya. Pemerintah mengatakan data tambahan diperlukan sebagai dasar keputusan atas tiga perusahaan itu.
Pembagian tersebut berarti angka 11 merujuk seluruh korporasi yang masuk dalam evaluasi, bukan 11 HGU yang sudah dipastikan dicabut. Reuters pada 10 November merangkum delapan perusahaan sebagai sasaran tindakan saat ini dan tiga masih ditinjau; laporan Antara juga menguraikan lima kategori, termasuk HGU yang belum terbit dan hak yang sudah kedaluwarsa. Perbedaan ini penting karena bentuk tindakan administratifnya tidak seragam.
Nusron menyatakan tindakan atas hak tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rilis ATR/BPN menyebut acuan, antara lain, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan menteri tentang penanganan kasus pertanahan dan hak atas lahan terbakar. Tahap berikutnya adalah penyusunan draf surat keputusan; menteri mengatakan hasilnya akan diumumkan kemudian.
Rilis resmi yang menjadi sumber berita ini tidak memuat tanggapan perusahaan-perusahaan yang disebut. Karena itu, artikel ini melaporkan status administratif sebagaimana diumumkan ATR/BPN dan tidak menyimpulkan adanya kesalahan pidana; draf keputusan juga belum diumumkan. Pembaca dapat melihat konteks kebijakan soal integrasi data korporasi dan kepastian hukum serta agenda kerja sama karbon hutan Indonesia-Jepang.
Rilis lengkap ATR/BPN memuat daftar lokasi serta rincian bidang yang ditinjau. Antara dan Reuters melaporkan langkah tersebut pada 10 November dengan penekanan berbeda atas kategori tindakan dan perusahaan yang masih ditelaah.
