JAKARTA, Gatra News – Yusril Ihza Mahendra mendorong integrasi data korporasi agar layanan administrasi hukum lebih cepat dan kepastian hukum bagi dunia usaha menguat. Dorongan itu disampaikan dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, Selasa, 10 November.
“Pelayanan administrasi hukum membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Karena itu, kita harus membangun sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut layanan digital perlu melampaui urusan pendaftaran badan usaha.
Menurut Yusril, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi. Pemerintah, katanya, perlu memiliki informasi akurat bukan hanya mengenai status hukum badan usaha, tetapi juga pihak yang mewakili dan mengendalikan korporasi.
Yusril menyebut data yang terpadu dapat membantu pemerintah memastikan informasi hukum badan usaha dan menjadi bahan pengambilan keputusan. Ia menilai kepastian hukum merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi nasional, kendati forum tersebut belum menjelaskan rincian mekanisme teknis penyatuan data antarinstansi.
Menko itu juga mengingatkan agar keberhasilan integrasi tidak dihitung semata dari banyaknya lembaga yang tersambung atau jumlah pertukaran data. Menurutnya, kualitas data yang dibagikan—akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat—lebih penting bagi masyarakat.
Rilis Kementerian Koordinator menyebut modernisasi administrasi hukum telah dirintis sejak 1998 dan berkembang melalui AHU Online. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pengembangan integrasi saat ini meneruskan fondasi administrasi badan hukum yang dibangun saat Yusril menjabat Menteri Kehakiman, agar data dapat digunakan kementerian dan lembaga secara waktu nyata.
Laporan ANTARA pada hari yang sama juga mencatat angka lebih dari 3,9 juta entitas serta penekanan Yusril pada akurasi dan kemutakhiran data. Pemberitaan itu menguatkan bahwa integrasi yang didorong bukan sekadar digitalisasi pendaftaran, melainkan penyediaan informasi tentang status badan usaha, wakil, dan pengendalinya.
Agenda administrasi hukum itu berjalan bersamaan dengan pembahasan lintas lembaga atas isu hukum lain. Gatra News sebelumnya melaporkan agenda RUU Perampasan Aset di DPR serta koordinasi pemerintah yang dijelaskan Yusril dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM berat; keduanya merupakan proses terpisah dari integrasi data korporasi.
Dalam rilis yang ditelaah, pemerintah belum mengumumkan jadwal penerapan, instansi yang akan lebih dahulu terhubung, maupun ukuran operasional untuk menilai keberhasilan sistem. Sumber resmi dan laporan pembanding sama-sama menekankan sasaran umum berupa pelayanan lebih baik dan dukungan bagi keputusan pemerintah, bukan rincian implementasinya.
Response (1)