JAKARTA, Gatra News – Polri memutasi 25 perwira tinggi dan menengah melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Dua perwira bintang tiga, Komjen Pol. Syahardiantono dan Komjen Pol. Yuda Gustawan, yang sebelumnya bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP), kini mendapat penugasan baru di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Keputusan tersebut merupakan rotasi jabatan, bukan perkara disipliner.
Telegram itu menempatkan Syahardiantono sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat, sedangkan Yuda menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Tenaga Pendidik dan Wira (Gadikwa). Keterangan resmi Polri menyebut keduanya sebelumnya berstatus perwira tinggi Bareskrim dengan penugasan pada KSP. Perubahan ini memindahkan mereka dari penugasan di lingkungan kepresidenan ke fungsi analisis kebijakan di lembaga pendidikan kepolisian.
Rotasi juga mengubah sejumlah posisi di Bareskrim. Brigjen Pol. Moh. Irhamni, sebelumnya Direktur Tindak Pidana Tertentu, menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim; jabatan direktur yang ditinggalkan diisi Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya memimpin Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kombes Pol. Yuyan Priatmaja juga mendapat jabatan Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum setelah bertugas sebagai perwira menengah Bareskrim dengan penugasan di Badan Narkotika Nasional.
Di Densus 88 Antiteror, Kombes Pol. Fachrul Sugiarto ditugaskan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat, sementara posisi Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen diisi Kombes Pol. Ervindo Maulana. Mutasi tersebut turut mencakup penempatan personel pada sejumlah kepolisian daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Maluku. Dengan cakupan 25 pati dan pamen, telegram ini menyentuh jabatan pusat sekaligus daerah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyebut rotasi sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. “Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” kata Johnny dalam keterangan resmi di Jakarta, 10 November. Penjelasan itu memaparkan kriteria umum, bukan alasan khusus bagi penempatan dua komjen tersebut.
Laporan ANTARA dan Kompas secara terpisah mengonfirmasi nomor telegram, tanggal terbit, dan penempatan baru keduanya. Kompas mencatat bahwa keduanya baru sekitar satu bulan bertugas di KSP, sementara ANTARA menegaskan penempatan Syahardiantono pada Jianbang dan Yuda pada Gadikwa. Kedua laporan itu juga mengidentifikasi keputusan sebagai mutasi, tanpa menyebut sanksi atau proses etik terhadap mereka.
Perlu dibedakan, rotasi ini bukan perkara etik Irjen Ahrie Sonta. Laporan Gatra News mengenai Ahrie membahas putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan telegram 9 November berisi daftar perubahan jabatan dan tidak mencantumkan Ahrie. Dokumen resmi yang tersedia tidak menghubungkan kedua peristiwa tersebut. Artikel ini termasuk dalam rubrik Hukum Gatra News.
Secara organisasi, pemindahan dari KSP ke Lemdiklat mengubah lingkup kerja dua perwira dari penugasan eksternal menjadi fungsi pengkajian serta pengelolaan pendidikan di tubuh Polri. Namun, Divisi Humas tidak merinci pertimbangan individual, target kerja, atau masa penugasan baru keduanya dalam keterangan yang dipublikasikan. Karena itu, dasar yang dapat dipastikan dari sumber terbuka adalah penugasan sesuai telegram dan penjelasan Polri tentang pembinaan karier, bukan dugaan mengenai motif lain.
