JAKARTA, Gatra News – Agung Firman Sampurna, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadi ahli meringankan yang dihadirkan tim hukum Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang perkara kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Pendapatnya menyoroti apakah keuntungan biro haji khusus dapat disebut kerugian keuangan negara; perkara masih diperiksa dan belum diputus.
Menurut laporan Kompas.com dari ruang sidang, Agung hadir atas permintaan pihak terdakwa untuk membahas aspek formal dan material penghitungan kerugian negara. Ia pernah memimpin BPK pada 2019–2022. Sebelum bersaksi, ia menyatakan kepada majelis hanya pernah bertemu Yaqut satu kali ketika keduanya menjabat di lembaga masing-masing.
Agung berpendapat keuntungan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berasal dari kegiatan usaha layanan kepada jemaah, bukan otomatis kekurangan aset negara. Dalam laporan Detik, ia juga mempersoalkan penggunaan angka keuntungan dan penerimaan pihak tertentu sebagai komponen penghitungan kerugian aktual, serta menyatakan laporan pemeriksaan BPK tidak menunjukkan pengurangan aset atau kenaikan kewajiban BPKH.
Itu adalah pendapat ahli yang diajukan pihak pembela, bukan kesimpulan pengadilan. Jaksa mendakwa Yaqut bersama mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, dan Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba menyebabkan kerugian negara setidaknya Rp622,09 miliar, mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK.
Dalam uraian dakwaan yang dilaporkan Kompas, nilai tersebut tersusun dari Rp438,2 miliar berupa selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK pada 2024, Rp39,95 miliar dari penjualan kuota petugas haji khusus, serta Rp143,92 miliar berupa fee percepatan pengisian kuota tambahan pada 2023 dan 2024. Rincian ini merupakan dalil penuntut umum yang harus diuji bersama bukti dan keterangan di persidangan.
Konstruksi penyidikan KPK berbeda tahapnya dari dakwaan dan pendapat ahli. Dalam rilis penahanan 12 Maret 2026, KPK menyebut tambahan 8.000 kuota pada 2023 diubah menjadi 7.360 reguler dan 640 khusus; pada 2024, tambahan 20.000 dibagi sama rata, padahal menurut KPK ketentuan mengalokasikan 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus. KPK juga menguraikan dugaan fee percepatan dan menyebut hasil penghitungan BPK mencapai Rp622 miliar.
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara atau daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum. Teks dan status berlakunya dapat diperiksa pada basis data peraturan BPK. Perdebatan di sidang kini menyangkut bagaimana definisi itu diterapkan pada komponen yang dihitung auditor, bukan semata-mata apakah sebuah badan usaha memperoleh laba.
Pada 29 Oktober, KPK menyampaikan versinya mengenai kesaksian auditor BPK dalam sidang sebelumnya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan: “Keterangan ahli dari BPK melengkapi keterangan saksi-saksi sebelumnya, yang saling menguatkan pembuktian perbuatan melawan hukum terdakwa. Konstruksi perkara ini tidak bisa dipandang parsial, namun harus komprehensif dalam kronologis perkara yang melibatkan menteri hingga staf di lingkungan Kemenag,” demikian pernyataan resmi KPK. Rilis itu menyebut auditor BPK menghitung kerugian Rp622 miliar dan menguraikan 18 penyimpangan menurut konstruksi KPK.
Dalam sumber yang diperiksa, belum ditemukan tanggapan spesifik jaksa atas keterangan Agung pada sidang 10 November; dakwaan tetap menjadi posisi penuntut yang terpisah dari pendapat ahli. Pembaca dapat mengikuti berita lain dalam rubrik Hukum Gatra News dan melihat contoh putusan pada perkara berbeda dalam laporan vonis Syamsul Aulia dalam kasus korupsi THR; perkara tersebut tidak berkaitan dengan kuota haji.
Sidang 10 November mendengarkan ahli yang diajukan pihak Yaqut, sementara majelis belum menjatuhkan putusan atas dakwaan kuota haji. Karena itu, angka Rp622,09 miliar masih merupakan kerugian yang didalilkan jaksa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, bukan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
