JAKARTA, Gatra News – Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR setelah surat pengunduran dirinya diterima secara resmi dalam Rapat Pimpinan MPR, Selasa, 10 November 2026. Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani melalui akun Instagram resminya pada malam hari. Namun, pengumuman tersebut menyebut surat diterima dan akan diproses; belum menyatakan seluruh tahapan penggantian telah selesai.
Dalam unggahan akun resminya, Muzani menyatakan rapat pimpinan telah menerima surat secara resmi dan menyebut proses berikutnya akan mengikuti aturan MPR. Unggahan Ketua MPR Ahmad Muzani memuat pernyataan itu, yang juga dikutip Kompas.com pada Selasa malam.
Kompas.com menayangkan berita pada pukul 20.43 WIB dan mencatat HNW belum membalas permintaan konfirmasi sampai berita diterbitkan. Karena itu, alasan pengunduran diri belum dikonfirmasi langsung oleh HNW dalam sumber yang diperiksa. Status penerimaan surat dapat dipastikan dari pernyataan Muzani, tetapi waktu penyelesaian tahapan setelah itu belum dinyatakan dalam unggahan tersebut.
Laman profil resmi MPR masih mencatat HNW sebagai Wakil Ketua MPR RI, anggota bernomor A-449 dengan periode jabatan 2024–2029. Profil itu memberi data mengenai susunan dan masa jabatan, bukan pengumuman bahwa proses pada 10 November sudah rampung. Karena itu, keterangan profil tidak mengubah status pengunduran diri yang dijelaskan dalam pernyataan Ketua MPR.
ANTARA melaporkan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut pengunduran diri HNW terkait penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR. Kholid juga mengatakan PKS menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai pengganti HNW. Keterangan tersebut merupakan penjelasan dari pihak partai; keputusan formal pengisian posisi Wakil Ketua MPR tetap mengikuti mekanisme di MPR.
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang ditetapkan pada 25 September 2024, menyebut pimpinan MPR berhenti antara lain karena mengundurkan diri. Pasal 29 menyatakan anggota dari fraksi atau kelompok DPD asal pimpinan yang berhenti menggantikan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pimpinan berhenti, dengan penetapan melalui keputusan Pimpinan MPR. Penggantian itu dilaporkan dalam sidang paripurna berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota.
Pasal 33 mengatur pengisian kursi Wakil Ketua: Pimpinan MPR memberi tahu fraksi asal, lalu fraksi menetapkan calon pengganti paling lama 30 hari setelah menerima pemberitahuan. Calon ditetapkan melalui keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam paripurna atau diberitahukan kepada anggota, kemudian mengucapkan sumpah. Untuk konteks prosedur parlemen dalam isu berbeda, Gatra News pernah melaporkan Puan soal masukan fraksi di DPR; perkara itu tidak terkait dengan pergantian pimpinan MPR.
Berita ini ditempatkan dalam rubrik Politik Gatra News. Muzani berterima kasih atas pengabdian HNW, tetapi dalam unggahan itu belum merinci jadwal keputusan lanjutan atau penetapan pengganti oleh MPR. “Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Langkah selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI,” kata Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
