SURABAYA, Gatra News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan saksi pada Selasa, 10 November 2026, dalam penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Delapan saksi diperiksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Surabaya, sedangkan seorang saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan berlangsung di dua lokasi. “Pemeriksaan bertempat di dua tempat berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Kota Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta,” kata Budi kepada wartawan, sebagaimana dikutip ANTARA pada Selasa.
Delapan saksi yang diperiksa di Surabaya ialah Rarif Setiawan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik; Wida Rahardian Aji, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I; Agung Basuki, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II; Nursuliantoro, Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo; Nasep Vandi Sulistyo, yang pernah memimpin kantor pertanahan Situbondo dan Banyuwangi; Mateus Joko Slameto, Kepala Kantor Pertanahan Mojokerto; Istanto Nurhidayat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang; serta M. Sochib Lutfi, Kepala Kantor Pertanahan Jember. Keterangan nama dan jabatan tersebut dimuat Kompas.com dan detikcom.
Budi mengatakan penyidik meminta keterangan para saksi terkait dugaan “setoran ke atas” kepada pejabat ATR/BPN dan untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan sejumlah kantor pertanahan. “Termasuk untuk konfirmasi hasil geledah,” kata Budi, dikutip detikcom. KPK belum memaparkan secara terbuka materi pemeriksaan masing-masing saksi.
Pemeriksaan terbaru ini berlangsung hampir dua bulan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di kawasan Jabodetabek pada 14 September. Dalam siaran pers resmi sehari kemudian, lembaga antirasuah itu menyebut perkara bermula dari pengurusan perpanjangan atau pemecahan HGB serta pembukaan blokir sertifikat HGB atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian bidang tanah itu, menurut konstruksi perkara KPK, sedang bersengketa dengan sejumlah pemilik sebelumnya.
KPK menduga Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi melalui perantara menyerahkan Rp1,5 miliar kepada Erwin, yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, untuk membantu pengurusan tersebut. KPK menyebut Rp200 juta dari uang itu diduga diserahkan Erwin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung. Dugaan ini merupakan konstruksi penyidikan, bukan putusan pengadilan.
Dalam perkara yang sama, KPK menetapkan delapan tersangka, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri; Sontang; Adrianto; Rizal Pahlevi; serta Erwin, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, dan Muhammad Fakhry. Penyidik juga menyelidiki dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan mutasi, promosi, dan layanan pertanahan. KPK menyatakan menyita uang dan barang bukti elektronik dengan nilai uang sekitar Rp106,3 miliar dalam operasi tersebut.
Summarecon sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan pihak terkait. Corporate Communications Summarecon Rulli Lazuardi menyampaikan pernyataan itu pada 16 September kepada Okezone: “Summarecon menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK dan siap bekerja sama dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku, agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik.” Hingga berita ini ditulis, belum ditemukan tanggapan ATR/BPN mengenai pemeriksaan sembilan saksi pada 10 November. Pada hari yang sama, KPK juga memeriksa sembilan saksi swasta dalam penyidikan dana bencana BNPB, perkara berbeda yang dibahas dalam laporan Gatra News ini.
Responses (3)