SEMARANG, Gatra News – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan pidana lima tahun penjara kepada Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman pada Selasa, 10 November 2026. Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi bersama-sama dalam perkara penghimpunan uang tunjangan hari raya (THR) dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Majelis juga menjatuhkan denda Rp250 juta dan memerintahkan pembayaran uang pengganti Rp568 juta. Syamsul turut dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah menjalani pidana pokok. Uang pengganti itu, menurut laporan sidang, akan diperhitungkan dengan barang bukti yang telah disita untuk dikembalikan kepada OPD sesuai nilai setoran masing-masing.
Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati membacakan vonis dalam sidang di Semarang. Hakim menyatakan Syamsul terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono. Rincian amar dan keterangan dari ruang sidang dilaporkan oleh Kompas serta detikJateng.
Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya meminta hukuman tujuh tahun penjara, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak dipilih selama tiga tahun. Setelah putusan dibacakan, jaksa KPK Richard Marpaung menyebut pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selama tujuh hari. Belum ada keterangan dalam laporan sidang bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap.
Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman menyampaikan tanggapan setelah mendengar amar. “Saya pertama ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang sudah profesional memberikan ini,” ujarnya kepada wartawan di pengadilan, menurut detikJateng. Ia juga berterima kasih kepada kuasa hukum dan warga yang hadir atau mendoakannya, tetapi tidak menjawab pertanyaan lain dan meminta wartawan menghubungi pengacaranya.
Perkara ini berawal dari pengumpulan dana yang disebut diperuntukkan bagi THR pihak eksternal, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam keterangan resmi pada 14 Maret 2026, KPK menyatakan target setoran mencapai Rp750 juta dan uang yang terkumpul saat operasi tangkap tangan sebesar Rp610 juta. KPK juga menyebut Syamsul meminta dana dihimpun melalui Sadmoko dan sejumlah perangkat daerah. Keterangan tersebut merupakan konstruksi penyidikan saat penetapan tersangka; putusan hakim menetapkan uang pengganti Rp568 juta.
KPK menetapkan Syamsul dan Sadmoko sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan di Cilacap. Dalam rilis yang sama, lembaga itu menyebut penyidik mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, catatan setoran per perangkat daerah, serta uang tunai. Vonis pada Selasa menjadi keputusan pengadilan tingkat pertama atas perkara tersebut, sementara jaksa masih menyatakan pikir-pikir atas amar yang dijatuhkan. Pada hari yang sama, KPK juga memeriksa saksi dalam perkara dana bencana BNPB, kasus berbeda yang dirangkum dalam laporan terpisah Gatra News.
Response (1)