JAKARTA, Gatra News – Rangkaian kejadian yang diduga berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan dua persoalan sekaligus: makanan dibagikan dalam skala besar, sedangkan pembuktian penyebab keracunan masih berjalan per kasus. Dokumen resmi yang dibaca Gatra mencatat sekitar 20 orang mengalami gejala di Palu pada 27 Agustus 2025, ratusan pelajar dilaporkan sakit di Bogor pada Mei 2025, dan Ombudsman Sumatera Utara mencatat 789 korban dalam delapan insiden sepanjang 2026. Angka-angka itu tidak dapat dijumlahkan sebagai total nasional karena berasal dari wilayah, periode, dan tingkat pembuktian yang berbeda.
Dari gejala ke bukti laboratorium
Di Palu, Sulawesi Tengah, BGN melaporkan dugaan insiden pada dua sekolah, MTs SIS Al Jufri Tatura dan SMK Bina Potensi, pada Rabu, 27 Agustus 2025. Sekitar 20 orang disebut mengalami mual, muntah, gatal-gatal, hingga sesak napas dan seluruh korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Bala Keselamatan. BGN menyatakan tim pengawasan mengambil sampel makanan dan bahan baku untuk pemeriksaan laboratorium. Laporan awal SPPG Yayasan Lompobattang Cipta Insani mengindikasikan dugaan kontaminasi silang pada ikan ekor kuning, tetapi BGN juga menulis bahwa hasil Dinas Kesehatan dan BPOM masih ditunggu, dengan perkiraan 15 hari. Dengan demikian, kontaminasi silang itu belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan final.
Pola serupa tampak pada laporan BGN tentang Bandung dan Tasikmalaya, yang diterbitkan 2 Mei 2025. BGN menyebut sejumlah siswa terdampak di dua wilayah tersebut, termasuk insiden di SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada 1 Mei. Hasil uji awal ahli gizi SPPG disebut menyatakan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim, sedangkan tim gabungan masih menunggu uji laboratorium sampel makanan dan bahan mentah di Bandung. BGN lalu memperketat titik kendali: pengantaran, batas waktu distribusi, penyimpanan di sekolah, jeda antara makanan diterima dan dikonsumsi, serta uji organoleptik berupa tampilan, aroma, rasa, dan tekstur.
Kasus Bogor pada 10 Mei 2025 memberi gambaran tentang tindakan korektif, bukan kepastian penyebab. BGN melaporkan ratusan pelajar mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyatakan sampel bahan serta makanan dimasak diuji di laboratorium. SPPG mendapat teguran, korban dijanjikan penanganan medis dan pembiayaan, sementara penjamah makanan akan dilatih kembali. BGN juga menyatakan pemasok dapat dihentikan bila ditemukan bahan tidak segar atau kejanggalan. Sumber resmi itu tidak memuat hasil akhir uji laboratorium, nama bahan yang terbukti menjadi sumber, maupun perkara pidana yang telah berkekuatan hukum.
Rekap Sumut memperlihatkan lonjakan lokal
Data yang dipublikasikan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara pada 15 Oktober 2026 menyebut tujuh kejadian dalam pemantauan 2026 pada satu bagian narasi, lalu merinci delapan insiden dengan total 789 korban. Perbedaan penyebutan itu perlu dibaca hati-hati; angka rinci yang dipakai Ombudsman adalah delapan insiden di Karo, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Medan. Pada 2025, Ombudsman mencatat 107 siswa menjadi korban dalam satu peristiwa. Korban 2026 paling banyak disebut terjadi pada Agustus, 406 orang, dan Februari, 295 orang.
Ombudsman juga menyampaikan temuan laboratorium dari berbagai kasus yang mereka pantau: Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus pada lauk di Dairi dan Toba, serta E. coli pada buah di Pakpak Bharat dan Mandailing Natal. Untuk Medan, dugaan awal dikaitkan dengan susu kemasan yang ditarik sekolah untuk diuji. Ombudsman menyoroti bahwa hampir semua SPPG terkait telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat itu tidak otomatis membuktikan proses pada hari kejadian aman. Kepala Ombudsman Sumut Herdensi Adnin justru meminta audit terhadap mekanisme pemantauan KPPG Sumut-Aceh dan evaluasi BGN pusat. Tanggapan khusus BGN atas angka 789 dan tuntutan audit tersebut belum tercantum pada halaman Ombudsman yang ditelaah.
Standar ada, tetapi titik kendalinya tersebar
Dalam siaran pers 24 Juni 2025, BGN menyatakan telah menerbitkan dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk SPPG, melatih penjamah makanan, dan membangun pengawasan bersama BPOM serta pemerintah daerah. BGN juga merujuk Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2023, yang memuat manajemen risiko keamanan pangan. Regulasi itu mendefinisikan keamanan pangan sebagai upaya mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang membahayakan kesehatan. Ia juga mendefinisikan KLB keracunan pangan sebagai sedikitnya dua orang sakit dengan gejala sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan yang, berdasarkan analisis epidemiologi, terbukti sebagai sumber keracunan.
Definisi tersebut penting untuk membedakan laporan gejala dari KLB yang sudah terbukti. Balai POM Mamuju, misalnya, menyatakan telah menyerahkan hasil uji laboratorium kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju atas dugaan KLB di Tapalang pada 24 September 2025. Sejumlah siswa SMPN 1 Tapalang dan SDN Taan Galung dirawat setelah mengonsumsi MBG. Namun halaman resmi itu tidak merinci parameter hasil uji atau bahan yang dinyatakan sebagai sumber. Rekomendasinya berfokus pada pengawasan sebelum distribusi, kapasitas penjamah, monitoring bahan baku sampai pengantaran, serta edukasi sekolah dan orang tua.
Pemerintah Kabupaten Batang mengambil posisi serupa pada dugaan kejadian di SMKN 1 Kandeman, yang dilaporkan 31 Oktober 2025. Portal resmi Pemkab Batang menyebut siswa mengalami sakit perut, mual, dan muntah setelah menyantap menu MBG; satu siswa dirujuk ke RSUD Batang lalu membaik. Dinas Kesehatan mengirim sembilan sampel, termasuk air, tahu bakso, sayur, nasi, ayam rica, dan sisa makanan siswa, ke laboratorium di Semarang. Plt Kepala Dinkes Ida Susilaksmi menyatakan, “Kami belum berani mengambil kesimpulan atas tragedi keracunan masal di SMKN 1 Kandeman diakibatkan oleh MBG sebelum ada hasil Laboratorium,” dan memperkirakan hasilnya satu sampai dua minggu. Artikel pemerintah daerah itu tidak memuat hasil lanjutan.
Investigasi belum menjadi satu basis data publik
BGN menyatakan kolaborasi dengan BPOM dan pemerintah daerah diperkuat untuk penanganan KLB, termasuk pengambilan sampel dan pengujian ketika terjadi insiden. Pada level lapangan, respons yang tercatat meliputi perawatan korban, pengiriman sampel, teguran kepada SPPG, pelatihan penjamah, pengetatan holding time, serta kemungkinan penghentian pemasok. Namun sumber-sumber resmi yang tersedia belum menyajikan satu daftar nasional yang memisahkan laporan gejala, insiden terkonfirmasi, KLB, jumlah korban dirawat, hasil uji, dan status penyelidikan kepolisian.
Ketiadaan status hukum dalam sumber yang ditelaah juga berarti belum ada dasar untuk menyebut siapa pun sebagai tersangka atau menyimpulkan tindak pidana. Begitu pula, data yang ada tidak membuktikan klaim bahwa insiden sengaja ditutupi. Yang dapat diverifikasi adalah adanya rilis BGN, laporan BPOM, catatan Ombudsman, dan publikasi pemerintah daerah, sementara sebagian hasil laboratorium serta respons atas kritik pengawasan belum dipublikasikan secara rinci. Untuk saat ini, fakta terkuat adalah pengakuan BGN sendiri bahwa target program ialah “zero accident” dan “zero kasus keracunan”, sedangkan kasus-kasus daerah masih harus diuji satu per satu.
Ikuti laporan terkait melalui kanal Nasional, termasuk seri tata kelola dapur gizi dan liputan pengawasan pangan dan kesehatan anak, serta tag Makan Bergizi Gratis.
