JAKARTA, Gatra News – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membagi pekerjaan dari dapur hingga ruang kelas, tetapi garis tanggung jawabnya tidak berhenti ketika makanan tiba di sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan. Satuan pendidikan menerima, memeriksa, lalu mendampingi konsumsi. Pada titik terakhir itu, guru ikut terseret ke dalam rantai pengawasan yang oleh Ombudsman Republik Indonesia dinilai telah membebani sekolah. Gatra News menelusuri pembagian kerja tersebut melalui dokumen BGN, peraturan, Ombudsman, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dapur memegang kendali dari bahan sampai pengiriman
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan menempatkan pengendalian di setiap mata rantai. Rantai itu mencakup pemilihan dan penerimaan bahan, penyimpanan, persiapan serta pemasakan, penyimpanan sampel, pemorsian, pengangkutan, sampai penerimaan oleh kelompok sasaran. Dalam aturan yang tercantum di basis data Badan Pemeriksa Keuangan, SPPG harus memeriksa bahan berbasis risiko, termasuk dokumen, label, kondisi fisik, suhu, dan higiene.
Aturan itu juga menetapkan sampel makanan disimpan pada suhu di bawah 5 derajat Celsius selama 2 x 24 jam untuk pemeriksaan jika terjadi kejadian keracunan. Makanan matang harus diberi penanda waktu aman dan dikonsumsi paling lama empat jam sejak matang. Pengemasan, pengiriman, serta kondisi pengemudi masuk ke dalam kewajiban keamanan pangan. Artinya, pekerja dapur bukan sekadar tenaga masak; mereka menjalankan proses yang memiliki titik kendali, bukti pemeriksaan, dan konsekuensi ketika standar dilanggar.
BGN merinci pembagian kerja operasional itu pada Desember 2025. Akuntan memeriksa pembelian bahan, harga, dan kualitas. Ahli gizi mengecek bahan dan proses penyiapan. Kepala SPPG mengawasi pemasakan, kematangan, pemorsian, serta distribusi. BGN juga menyebut kepala SPPG harus mengatur jam kerja tim dan memantau pengiriman ke sekolah. Jadwal yang dipaparkan BGN memperlihatkan potensi beban kerja panjang: ahli gizi mulai sore, persiapan berlangsung hingga dini hari, lalu kepala SPPG mengambil alih sekitar pukul 01.00 atau 02.00.
Sekolah menjadi lapisan terakhir, guru bukan pengganti dapur
Dalam mekanisme resmi BGN, makanan disiapkan sesuai data siswa, dikirim ke sekolah, lalu diterima petugas PIC sekolah. Petugas ini memeriksa jumlah dan kelayakan sebelum makanan dibagikan. Siaran pers BGN pada 24 Agustus 2026 menegaskan pemeriksaan sekurang-kurangnya meliputi keutuhan dan kebersihan kemasan, kondisi makanan, kesesuaian jenis serta jumlah porsi, dan penanda waktu aman konsumsi.
BGN meminta guru menjadi lapisan pengawasan terakhir. Kepala BGN Sudaryono berkata, “bapak dan ibu guru kami mohon perannya sebagai organoleptik yang terakhir.” Dalam konteks aturan, organoleptik berarti pemeriksaan dengan pancaindra. Guru mendampingi siswa dan memperhatikan kondisi makanan, tetapi aturan yang dibaca tidak menjadikan guru sebagai pihak yang memasak, menguji laboratorium, atau menggantikan kepala SPPG. Jika waktu konsumsi berubah karena kegiatan sekolah, penyesuaian harus dikoordinasikan dengan Kepala SPPG dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).
Jarak antara kewajiban formal dan praktik inilah yang disorot Ombudsman. Dalam kajian cepat yang disampaikan pada 30 September 2025, Ombudsman mencatat distribusi makanan belum tertib dan masih membebani guru. Lembaga itu juga mencatat keterbatasan sumber daya manusia, termasuk beban kerja guru dan relawan, serta meminta jaminan perlindungan dan kompensasi bagi guru yang dilibatkan dalam distribusi. BGN telah menyampaikan ruang tugas sekolah melalui siaran persnya, tetapi dalam sumber yang dibaca belum ditemukan skema nasional yang merinci kompensasi guru atau standar waktu kerja mereka.
Pekerja dapur dijanjikan perlindungan, pelaksanaan perlu dibuktikan
Keselamatan kerja pekerja dapur memiliki jalur tersendiri. Pada 12 Mei 2026, BGN menyatakan setiap yayasan wajib memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai dan relawan berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025. BGN menyebut biaya operasional Rp3.000 secara at cost dapat dipakai membayar kepesertaan. Perlindungan yang disebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, layanan kesehatan, santunan, dan beasiswa anak.
Nota kesepahaman BGN dan BPJS Ketenagakerjaan pada April 2025 menyebut tiap SPPG memiliki sekitar 40–50 pekerja, sementara hanya tiga di antaranya merupakan pegawai BGN. BPJS menyatakan premi yang dibayarkan untuk tiap pekerja Rp16.800 per bulan dan perlindungan dasar meliputi kecelakaan kerja serta kematian. Angka itu adalah desain perlindungan, bukan bukti bahwa seluruh pekerja telah terdaftar. Dalam sumber yang dibaca tidak tersedia daftar kepesertaan per dapur, audit kepatuhan, atau statistik kecelakaan kerja MBG secara nasional.
BGN juga menyatakan relawan tidak boleh dipecat hanya karena jumlah penerima manfaat berkurang. Pada Desember 2025, BGN menyebut setiap SPPG mempekerjakan 47 warga lokal dan mengarahkan pembayaran honor dengan mekanisme at cost. Pernyataan itu memberi gambaran bahwa relawan memikul fungsi produksi sekaligus menjadi bagian dari kebijakan ekonomi lokal. Namun, status relawan, jam kerja, pelatihan keselamatan, alat pelindung, dan jalur pengawasan hubungan kerja tetap perlu dilihat di tiap dapur.
Pemerintah daerah berada di simpul koordinasi
Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menempatkan BGN sebagai pengelola tata kelola program, termasuk pemantauan, pengawasan, evaluasi, pendanaan, dan pengadaan. Pemerintah daerah tidak tampil sebagai pengolah makanan dalam dokumen yang ditelusuri. Perannya lebih terlihat pada koordinasi kesehatan, fasilitasi sertifikasi, dan keterlibatan dinas terkait. BGN menyebut percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPOM, BPJS Ketenagakerjaan, dan yayasan pengelola SPPG.
Ombudsman menemukan masalah sebelum desain tanggung jawab itu bekerja rapi. Hingga September 2025, lembaga tersebut mencatat baru 26,7 persen SPPG yang berfungsi dari target 82,9 juta penerima dengan alokasi Rp71 triliun. Temuannya mencakup tidak kompetennya penerapan SOP, dapur yang tidak menyimpan catatan suhu atau retained sample, serta pengadaan bahan yang tidak sesuai kontrak. BGN menanggapi lewat aturan larangan dan sanksi, mulai teguran tertulis, penghentian sementara dana, pengembalian uang, pembatalan kerja sama, sampai proses hukum bila ada unsur pidana.
Pengaduan tersedia, tetapi kanalnya terpisah
Untuk masyarakat, BGN mencantumkan surat ke PO BOX, Call Center SAGI 127, atau kedatangan langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu. BGN juga menampilkan kanal SP4N-LAPOR BGN. Pada Agustus 2026, BGN mengumumkan portal khusus bagi mitra dan Kepala SPPG untuk melaporkan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan atau kepala dapur, serta fasilitas dapur yang tidak memenuhi standar.
Kanal itu penting karena kepala SPPG dapat melaporkan dapur yang tidak higienis tanpa otomatis menanggung seluruh sebabnya. BGN menyatakan kepala SPPG boleh meminta perbaikan fasilitas dan mengajukan perpindahan bila usul tidak ditindaklanjuti. Namun, sumber resmi yang dibaca belum memuat batas waktu penyelesaian, nomor registrasi yang dapat dilacak publik, statistik laporan, atau hasil pemeriksaan tiap pengaduan. Rangkaian tanggung jawabnya sudah tertulis; ukuran akuntabilitasnya masih bergantung pada jejak laporan dan kepatuhan di lapangan.
Pembaca dapat mengikuti laporan lain dalam seri ini melalui risiko konflik kepentingan mitra dapur MBG dan keamanan pangan dan sertifikat SLHS, serta kanal Investigasi dan tag Makan Bergizi Gratis. Dalam keterangan tertulisnya, Ombudsman menyebut delapan masalah MBG, termasuk beban guru dan relawan; BGN menyatakan perlindungan kerja serta kanal aduan telah disiapkan.
