BANDUNG BARAT, Gatra News – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki aturan nasional untuk dapur, keamanan pangan, menu, dan penyaluran. Namun pelaksanaannya belum seragam. Pemeriksaan Ombudsman RI di Kabupaten Bandung Barat pada 8–9 September 2026 menemukan baru 137 dari 253 SPPG, atau 54,15 persen, yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan seluruh SPPG wajib mengantongi SLHS sebelum mengolah dan mendistribusikan makanan. Jarak antara kewajiban di atas kertas dan kepatuhan di lapangan menjadi titik rawan pertama rantai pasok MBG.
Standar nasional, kepatuhan lokal
Dalam rilis 9 September 2025, BGN menyebut SLHS sebagai syarat sebelum dapur beroperasi. Sertifikat tersebut menguji lima kunci keamanan pangan: kebersihan lingkungan dan peralatan, pemisahan bahan mentah dan matang, pemasakan pada suhu aman, penyimpanan pada suhu yang tepat, serta penggunaan air dan bahan baku yang aman dan terverifikasi. Pemeriksaan dilakukan dinas kesehatan bersama dinas lingkungan hidup dengan supervisi teknis BGN. Sertifikat berlaku satu tahun dan dievaluasi ulang.
Aturan itu cukup rinci untuk menetapkan pintu masuk, tetapi data Ombudsman memperlihatkan pintu masuk tersebut belum berlaku sama di semua daerah. Temuan di KBB bukan bukti bahwa seluruh makanan dari dapur tanpa SLHS pasti berbahaya. Temuan itu membuktikan adanya dapur yang melayani program ketika kepatuhan sertifikasinya belum penuh. Ombudsman juga menyatakan pengawasan tidak boleh berhenti ketika makanan tiba di sekolah. Pemeriksaan perlu dimulai dari pemilihan dan penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, sampai distribusi.
BGN menyebut SLHS bukan sekadar sertifikat administratif dan menyatakan dapur yang belum laik harus menjalani pendampingan serta perbaikan. Pernyataan itu memberi ruang tanggapan resmi dari pihak yang bertanggung jawab atas program. Namun rilis tersebut tidak menyajikan daftar nasional dapur yang belum bersertifikat, alasan pengecualian, atau tenggat kepatuhan per kabupaten. Tanpa data itu, publik sulit membandingkan risiko antarwilayah.
Waktu tempuh menjadi standar yang harus diawasi
FAQ BGN menetapkan bahwa SPPG menyiapkan makanan sesuai jumlah siswa, mengantarkannya ke sekolah, lalu petugas sekolah memeriksa jumlah dan kelayakan sebelum dibagikan sesuai jadwal. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penyaluran dilakukan melalui posyandu dan kader. BGN juga menyebut Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan waktu aman konsumsi paling lama empat jam sejak makanan matang, dan wadah harus memuat label waktu aman konsumsi.
Batas empat jam menghubungkan dapur dengan jarak, lalu lintas, suhu, kemasan, dan ketepatan jadwal sekolah. Akan tetapi, sumber resmi yang ditelaah tidak memuat basis data waktu tempuh per rute, catatan suhu selama perjalanan, atau angka pelanggaran label waktu aman konsumsi. Artinya, standar waktunya sudah disebut, sedangkan bukti kepatuhan operasionalnya belum tersedia secara terbuka. Pengawasan yang hanya mencatat makanan tiba atau tidak tiba belum cukup untuk menguji apakah makanan tiba dalam kondisi aman.
Persoalan ini juga berkaitan dengan desain titik SPPG. Ombudsman menemukan koordinasi aktif antara BGN dan pemerintah daerah mengenai perkembangan program serta penentuan titik SPPG belum optimal. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Fitry Agustine mendorong koordinasi tentang lokasi dapur dan penguatan rantai pasok dengan UMKM serta sumber pangan daerah. Pada praktiknya, titik dapur yang terlalu jauh dapat memperbesar waktu tempuh, sementara titik yang terlalu dekat tetapi kekurangan pemasok dapat menekan mutu bahan baku.
Menu bergizi belum otomatis seragam
BGN menyatakan menu ditentukan pengawas gizi di SPPG berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan, kelompok usia, kebutuhan penerima, serta ketersediaan pangan lokal. BGN juga menyebut tenaga ahli gizi bertugas membantu penyusunan menu dan pengawasan kandungan gizi. Kerangka itu mengakui bahwa menu boleh menyesuaikan pangan lokal, tetapi tetap harus memenuhi prinsip gizi seimbang.
Ruang adaptasi tersebut menimbulkan kebutuhan pembuktian: berapa kandungan energi dan protein setiap porsi, bagaimana ukuran porsi ditimbang, dan bagaimana penggantian bahan dicatat ketika pemasok gagal mengirim. Sumber yang dibaca belum menyediakan basis data menu harian dan hasil uji laboratorium per SPPG. Kemenkes menyatakan per 8 Januari 2026 sebanyak 4.535 SPPG telah lulus sertifikasi dan proses evaluasinya mencakup kebersihan dapur, pengolahan, serta pemeriksaan laboratorium. Angka itu berasal dari pernyataan Kemenkes, tetapi tidak disertai rincian wilayah atau daftar dapur sehingga belum bisa digunakan untuk mengukur keseragaman mutu menu secara nasional.
Untuk membaca laporan lain dalam seri ini, pembaca dapat mengikuti MBG dan pengawasan yang terfragmentasi serta jejak anggaran Makan Bergizi Gratis. Keduanya ditempatkan dalam kategori Investigasi dengan penanda MBG.
Pemasok dan celah pengawasan
KPK dalam kajian tata kelola MBG 2025 mengidentifikasi beberapa titik rawan: pemetaan kebutuhan berbasis lokasi belum optimal, terdapat asimetri informasi dalam seleksi yayasan, alur kerja dan pembiayaan BGN–yayasan–SPPG belum efisien, serta ada risiko mark-up harga bahan pangan. KPK juga menilai penyaluran dana belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil SPPG dan pelaporan keuangan SPPG perlu diperkuat. Kajian itu menyebut BGN memegang peran dominan dari perencanaan sampai pengawasan, sementara mekanisme check and balance dengan kementerian, lembaga teknis, dan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.
Kajian KPK tidak menyatakan semua pemasok atau yayasan melakukan korupsi. KPK menyusun temuan sebagai risiko tata kelola yang dapat membuka ruang penyimpangan bila pengendalian lemah. Kajian tersebut juga menyebut sistem informasi BGN masih terfragmentasi, hasil pengawasan belum dipublikasikan secara transparan, dan kapasitas pengawasan internal terbatas. BGN, melalui FAQ resminya, menyatakan pengawasan dilakukan lewat pemantauan dan evaluasi SPPG, pemeriksaan kualitas dan keamanan makanan, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat. FAQ yang sama mengakui pada fase MBG 1.0 terdapat masalah praktik koruptif, kelayakan dan tata kelola dapur yang rendah, serta komunikasi dan koordinasi yang minim.
Pengakuan di FAQ BGN tidak menggantikan proses pembuktian hukum. Halaman tersebut menyebut Kejaksaan Agung menerima laporan dugaan korupsi pada pertengahan Mei 2026 dan tiga pimpinan BGN ditangkap pada 3 Juni 2026, tetapi tidak menyajikan nomor perkara, pasal, atau status persidangan. Karena itu, fakta yang aman ditulis adalah adanya keterangan resmi BGN mengenai laporan dan penangkapan, bukan kesimpulan bahwa seluruh rantai pasok MBG terbukti korup.
Ombudsman meminta pengawasan berlapis melibatkan pemerintah daerah, BGN, KPPG, SPPG, sekolah, serta mitra atau yayasan. Lembaga itu juga meminta evaluasi dan sanksi tegas bila terjadi keracunan. BGN dan Kemenkes belum, dalam sumber yang dibaca, mempublikasikan satu dashboard yang menggabungkan status SLHS, hasil laboratorium, waktu tempuh, komposisi pemasok, pengaduan, dan sanksi per dapur. Celah informasi itu membuat standar nasional sulit diuji secara terbuka dari bahan baku sampai makanan dimakan. Pada akhirnya, ukuran rantai pasok MBG bukan hanya jumlah porsi yang tiba, melainkan apakah setiap porsi melewati dapur yang laik, bahan yang terverifikasi, perjalanan paling lama empat jam, dan pengawasan yang dapat ditelusuri.
