PANDEGLANG, Gatra News – Pertanyaan dalam reel Andar Alvaro—setelah badak dipindahkan, Ujung Kulon mau diapakan—bukan pertanyaan remeh. Ia menyentuh lubang terbesar dalam wacana relokasi: pemerintah banyak berbicara tentang rumah baru badak, tetapi belum membuka jaminan yang cukup rinci tentang rumah lamanya.
Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, membawa gagasan itu ke COP31. Ia menyebut ancaman tsunami akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau, lalu menyampaikan bahwa pemerintah mencari investor dan donor untuk membiayai pemindahan sejumlah badak ke Alas Purwo. Dalam politik pemerintahan, pernyataan seperti ini memiliki konsekuensi. Ia memberi sinyal arah, mengundang pendanaan, dan mendorong birokrasi menyiapkan tindak lanjut.
Karena itu, publik tidak cukup diberi jawaban bahwa relokasi masih wacana. Pemerintah harus menjelaskan apa yang akan dilakukan terhadap Ujung Kulon sebelum satu pun badak berangkat.
Ujung Kulon bukan sekadar alamat badak
Profil resmi Kementerian Kehutanan mencatat Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas lebih dari 105.000 hektare dalam data kawasan terbaru, dengan sejarah perlindungan sejak masa kolonial dan pengakuan UNESCO sebagai situs warisan dunia. Kawasan ini bukan hanya titik koordinat habitat badak. Ia mencakup ekosistem darat, pesisir, dan laut, serta merupakan bentang alam konservasi penting di Banten.
Badak adalah ikon paling kuat di dalamnya, tetapi status kawasan tidak semestinya bergantung pada apakah seluruh individu badak tetap berada di sana. Relokasi sebagian satwa tidak otomatis membuat taman nasional dapat dialihkan untuk perkebunan atau pertambangan. Untuk saat ini tidak ada bukti resmi bahwa pemerintah menyiapkan pengalihan semacam itu.
Namun, ketiadaan bukti bukan alasan untuk menutup pertanyaan. Sejarah pengelolaan hutan menunjukkan bahwa kawasan dapat tertekan bukan hanya melalui keputusan besar, melainkan juga melalui perubahan zonasi, pembangunan jalan, izin di sekitar batas, pembukaan akses, dan pelemahan pengawasan. Jaminan perlindungan harus berbentuk dokumen dan anggaran, bukan kalimat normatif.
Paradoks kebijakan: habitat berhasil, tetapi hendak ditinggalkan?
Pada Februari 2026, Kementerian Kehutanan menyebut rekaman induk dan anak badak di Blok Cigenter sebagai indikator habitat yang terjaga, pengamanan efektif, dan reproduksi alami. Pemerintah mengatakan patroli, kamera jebak, pengelolaan habitat, serta kerja sama dengan masyarakat dan mitra konservasi mendukung keberhasilan tersebut.
Lalu mengapa solusi yang dikedepankan adalah memindahkan sebagian badak keluar? Jawabannya mungkin karena habitat yang sehat tetap rentan terhadap bencana besar. Tetapi pemerintah harus menjelaskan secara logis mengapa memperkuat perlindungan Ujung Kulon, membangun lokasi aman di bagian lain kawasan, atau mengembangkan JRSCA dianggap kalah penting dibanding menanggung bahaya perjalanan jauh.
Jika relokasi memang diperlukan, pemerintah harus menjelaskan perbandingan biaya dan manfaatnya. Berapa biaya membangun habitat baru di Alas Purwo dibandingkan memperkuat perlindungan dan mitigasi bencana di Ujung Kulon? Siapa yang mengaudit kedua opsi? Mengapa donor ditawari relokasi sebelum seluruh pilihan tersebut dibuka kepada publik?
Investor konservasi bukan cek kosong
Hashim menyebut skema pendanaan konservasi dan menyamakan peluangnya dengan kerja sama pembayaran berbasis hasil untuk perlindungan hutan. Skema tersebut dapat membantu, tetapi kata “investor” harus dijelaskan. Konservasi badak bukan proyek komersial biasa. Tidak boleh ada imbal balik yang mengubah taman nasional menjadi aset yang bisa dinegosiasikan.
Pemerintah wajib mengungkap sumber dana, bentuk kontrak, hak donor, target proyek, pengelola, mekanisme audit, dan konsekuensi bila target gagal. Jika ada rencana membangun fasilitas, pagar, jalan, atau infrastruktur lain di Alas Purwo, dokumen lingkungan dan perizinannya harus dibuka. Jika ada dana untuk Ujung Kulon, publik harus tahu apakah dana itu tambahan atau justru menggeser anggaran perlindungan yang sudah ada.
Tanpa keterbukaan, relokasi dapat menimbulkan situasi ganjil: habitat baru mendapat perhatian dan uang global, sedangkan Ujung Kulon—rumah yang selama ini menjaga satu-satunya populasi badak Jawa—perlahan kehilangan prioritas.
Daerah asal tidak boleh ditinggalkan dalam keputusan pusat
Pemkab Pandeglang menolak wacana pemindahan. Wakil Bupati Iing Andri Supriadi menyebut badak Jawa sebagai ikon daerah dan mengkhawatirkan kematian akibat proses pemindahan jarak jauh. Penolakan itu bukan hanya soal simbol. Ia menunjukkan adanya persoalan kewenangan dan keadilan: siapa yang berhak menentukan masa depan satwa yang hidup di wilayah Pandeglang?
Daerah dan masyarakat sekitar telah menanggung pembatasan akses, kewajiban menjaga kawasan, dan konsekuensi sosial dari status konservasi. Mereka tidak boleh hanya diminta mendukung ketika pemerintah membutuhkan legitimasi, lalu tidak dilibatkan ketika pemerintah pusat membuka pendanaan dan memilih lokasi baru. Partisipasi masyarakat harus masuk ke tahap penentuan, bukan sekadar sosialisasi setelah keputusan dibuat.
Lima dokumen yang harus dibuka sebelum relokasi
Pertama, kajian risiko bencana yang menjelaskan mengapa relokasi lebih aman daripada mitigasi di Ujung Kulon. Kedua, kajian komparatif Alas Purwo dengan lokasi alternatif. Ketiga, laporan lengkap translokasi Musofa dan pelajaran yang diwajibkan untuk operasi baru. Keempat, rencana pendanaan dan kontrak dengan donor atau investor. Kelima, jaminan hukum, anggaran, peta zonasi, dan rencana pengelolaan Ujung Kulon setelah relokasi.
Kelima dokumen ini bukan penghambat konservasi. Justru inilah syarat agar proyek tidak berubah menjadi kebijakan yang berjalan karena kedekatan politik, forum internasional, dan ketersediaan donor. Hashim telah membuka pintu ke arah itu. Pemerintah kini harus membuka isi ruangan di balik pintu tersebut.
Kesimpulan sementara bukan bahwa Ujung Kulon pasti akan diserahkan untuk sawit atau tambang. Kesimpulan yang lebih kuat adalah: gagasan relokasi sudah memiliki bobot politik, saluran diplomatik, dan pencarian pendanaan. Karena itu, masyarakat berhak curiga, bertanya, dan menuntut bukti. Jika Ujung Kulon benar-benar akan tetap menjadi rumah badak Jawa, pemerintah seharusnya tidak kesulitan membuktikannya secara terbuka.












