JAKARTA, Gatra News – Pertanyaan apakah Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau kelompok yang paling membutuhkan belum dapat dijawab dengan satu angka penerima. Data resmi menunjukkan program tumbuh sangat cepat, tetapi penerima didefinisikan terutama berdasarkan kategori usia dan status pendidikan, bukan peringkat kemiskinan rumah tangga. Sampai 3 Maret 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 61.239.037 penerima, termasuk 49.057.682 siswa sekolah. Angka itu mengukur skala layanan, belum membuktikan siapa yang menerima porsi secara proporsional terhadap kebutuhan gizinya.
Targetnya luas, bukan daftar keluarga termiskin
Dalam desain anggaran pemerintah, MBG ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak prasekolah, serta siswa dari sekolah dasar sampai menengah atas. Kementerian Keuangan menyebut makanan harus memenuhi kebutuhan nutrisi kelompok sasaran, memakai pangan lokal, dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Kerangka ini menjadikan MBG program berbasis kategori universal di titik layanan, terutama sekolah dan satuan pelayanan, bukan bantuan yang hanya diberikan setelah rumah tangga lolos ambang kemiskinan.
Konsekuensinya, anak dari keluarga mampu dan anak miskin yang berada di sekolah sasaran dapat sama-sama menerima. Pendekatan tersebut bisa mengurangi stigma dan mempercepat cakupan, tetapi tidak otomatis memusatkan sumber daya pada anak dengan defisit konsumsi paling berat. Pemerintah memang memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi sejumlah bantuan sosial. Namun, dalam dokumen dan siaran resmi yang dibaca Gatra, BGN belum mempublikasikan pembagian penerima MBG menurut desil kemiskinan atau persentase penerima dari rumah tangga miskin.
BGN menyampaikan kepada publik ukuran yang berbeda. Pada 20 Januari 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekitar 59,86 juta penerima, termasuk tenaga pendidik. BGN menargetkan sekitar 28.000 SPPG di wilayah aglomerasi dan 8.617 SPPG di daerah terpencil pada 2026, dengan proyeksi 82,9 juta penerima dan sekitar 21 miliar porsi. BGN juga menyatakan 70 persen dana operasional digunakan membeli bahan baku, 20 persen untuk operasional termasuk upah relawan, dan 10 persen untuk insentif mitra.
Deret angka itu penting untuk menguji kapasitas negara. Namun, jumlah SPPG dan porsi belum menjawab apakah desa terpencil menerima layanan dengan frekuensi yang sama, apakah anak putus sekolah terjangkau, atau apakah ibu hamil tanpa akses transportasi dapat datang ke titik layanan. BGN menyatakan akreditasi SPPG akan mengelompokkan layanan dari kategori unggul sampai yang masih perlu perbaikan. Status akreditasi per wilayah dan tingkat kepatuhan menu belum disajikan bersama data kemiskinan dan stunting dalam satu dasbor publik.
Masalah gizinya nyata dan tidak merata
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka itu menjadi 14,2 persen pada 2029, sementara target 2025 disebut 18,8 persen. SSGI 2024 mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sehingga dapat menjadi garis dasar untuk menguji wilayah mana yang tertinggal.
Kesenjangannya tajam. Rilis BKPK menyebut prevalensi terendah berada di Bali, 8,7 persen, sedangkan tertinggi di Nusa Tenggara Timur, 37 persen. Menurut rilis yang sama, prevalensi pada kuintil pendapatan terbawah mencapai 29,8 persen, sedangkan kuintil tertinggi sekitar 12 persen. Artinya, anak dari kelompok termiskin menanggung risiko sekitar dua setengah kali lebih besar. Enam provinsi—Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTT, dan Banten—menampung sekitar separuh jumlah balita stunting. Data ini memberi peta prioritas yang lebih tajam daripada sekadar menghitung penerima nasional.
BGN menjawab sisi kualitas dengan menyatakan menu MBG wajib mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan. Menu dirancang menurut kelompok sasaran, mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta dapat memakai bahan pangan lokal sepanjang standar gizi terpenuhi. Pernyataan itu merupakan standar desain, bukan hasil pengukuran dampak. Belum ada hasil resmi yang dibaca Gatra yang menghubungkan paparan MBG dengan perubahan tinggi badan menurut umur, anemia, berat badan, atau prevalensi stunting pada penerima dibanding kelompok pembanding.
Jarak wilayah dan jarak bukti
Pembagian target SPPG antara aglomerasi dan daerah terpencil memperlihatkan pemerintah menyadari masalah akses. Tetapi angka target belum sama dengan realisasi. Dalam data resmi BGN per 3 Maret 2026 yang tersedia untuk publik, rincian penerima menurut provinsi, status perkotaan-perdesaan, desil kemiskinan, dan kelompok yang tidak bersekolah tidak ditampilkan bersamaan. Tanpa rincian itu, kenaikan nasional dapat menyamarkan ketimpangan: tambahan penerima di wilayah padat berpenduduk dapat lebih cepat daripada pembukaan layanan di pulau kecil, daerah pegunungan, atau kantong kemiskinan.
Data kemiskinan juga harus dibaca sebagai konteks, bukan bukti efek MBG. Nota Keuangan RAPBN 2026 menyebut tingkat kemiskinan 2025 berada dalam kisaran 7,0–8,0 persen dan rasio Gini turun menjadi 0,375 pada Maret 2025. Angka makro ini tidak memberi tahu berapa keluarga miskin yang menerima makan harian atau apakah pengeluaran pangan mereka berkurang. Untuk menjawab pertanyaan target, pemerintah perlu mempublikasikan pencocokan penerima MBG dengan DTSEN, termasuk cakupan desil 1–4, serta alasan pengecualian bagi kelompok rentan yang tidak berada di sekolah.
Ukuran keberhasilan yang tersedia saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga: jumlah SPPG, jumlah penerima atau porsi, dan kepatuhan proses seperti acuan AKG serta akreditasi. Itu cukup untuk menilai ekspansi dan kesiapan layanan. Belum cukup untuk menilai hasil akhir yang paling relevan: penurunan anemia dan stunting pada kelompok termiskin, kehadiran dan konsentrasi belajar, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta kesenjangan antarwilayah. Laporan lain tentang anggaran dan rantai pangan MBG dan data kesenjangan stunting antarwilayah perlu dibaca bersama, bukan menggantikan evaluasi dampak.
BGN, melalui rilis dan artikel resminya, menyatakan perluasan cakupan, penggunaan standar AKG, keterlibatan tenaga ahli gizi, dan evaluasi berkala. Sampai artikel ini disusun, belum ada tanggapan terpisah dari BGN mengenai pembagian penerima berdasarkan desil kemiskinan, hasil evaluasi dampak MBG terhadap SSGI, atau capaian layanan untuk anak yang tidak bersekolah. Karena itu, kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan masih terbatas: MBG telah menjangkau puluhan juta orang dan secara desain memasukkan kelompok rentan, tetapi bukti publik belum memastikan kelompok paling miskin menerima porsi yang paling besar atau mengalami perbaikan gizi akibat program tersebut. SSGI mencatat pekerjaan rumah yang tersisa—29,8 persen stunting pada kuintil terbawah dan 37 persen di NTT—sebagai ukuran keras yang belum dapat digantikan oleh angka 61,2 juta penerima.
