JAKARTA, Gatra News – Anggaran dan pengadaan Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang menuntut keterbukaan lebih rinci. Data resmi Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut pagu tersedia untuk MBG 2026 sebesar Rp218,77 triliun setelah penajaman belanja, dengan realisasi Rp139,77 triliun atau 63,89 persen per 16 September 2026. Angka itu bukan bukti penyimpangan. Namun, besarnya dana dan model pelaksanaan melalui mitra nonpemerintah membuat pertanyaan tentang siapa yang menerima, membeli, memverifikasi, dan mengaudit uang negara menjadi relevan.
Angka anggaran berubah dalam beberapa tahap
Dalam siaran pers 17 September 2026, BGN menjelaskan pagu total lembaga semula Rp268 triliun. Setelah penajaman, pagu BGN menjadi Rp229,75 triliun, terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional Rp221,30 triliun dan Dukungan Manajemen Rp8,45 triliun. Dari program pemenuhan gizi itu, Rp218,77 triliun atau 98,86 persen dialokasikan untuk MBG. BGN juga menyatakan pagu awal penyaluran melalui mekanisme Bantuan Pemerintah mencapai Rp248,29 triliun dan dipangkas Rp29,51 triliun.
BGN memakai tanggal cut-off berbeda untuk anggaran dan penerima manfaat. Per 31 Agustus 2026, penerima manfaat disebut 56,99 juta orang, atau 76,45 persen dari target 74,56 juta. Pada saat yang sama, BGN menyebut 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima dalam proses refocusing. Penjelasan lembaga itu adalah penyelarasan siklus data bulanan. Rincian terbuka yang menghubungkan pembayaran, jumlah porsi, harga per porsi, dan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum tampak dalam siaran pers tersebut.
Angka 2026 juga perlu dibaca bersama angka tahun sebelumnya. Kajian KPK tentang tata kelola MBG menyebut alokasi 2025 sebesar Rp85,3 triliun untuk 55,1 juta penerima, sedangkan rilis KPK pada Agustus 2025 menyebut alokasi Rp170 triliun. Perbedaan itu dapat berasal dari tahap penganggaran atau cakupan perhitungan yang berbeda. Tanpa dokumen pagu dan realisasi yang memakai definisi seragam, publik sulit membandingkan target dengan belanja secara konsisten. Artikel ini tidak menyimpulkan salah satu angka keliru; perbedaan tersebut justru memperlihatkan kebutuhan penjelasan anggaran yang lebih terurai.
Pengadaan dirancang melalui pasokan dan katalog, tetapi eksekusi berlapis
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2 Oktober 2024 menyatakan telah berkoordinasi dengan BGN mengenai strategi pengadaan bahan makanan, dukungan teknis, dan pemanfaatan Katalog Elektronik. LKPP menyebut pengadaan dalam skala besar membutuhkan pemetaan pasokan, standar, komunikasi dengan pelaku usaha, serta pelatihan bagi tenaga pengadaan. Perwakilan BGN ketika itu berharap katalog dapat memuat ketersediaan bahan dasar makanan secara terus diperbarui.
Kerangka hukumnya kemudian diperjelas melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, yang berlaku sejak 17 November 2025. Basis data peraturan BPK menyebut Perpres ini mengatur penyelenggaraan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang/jasa. Aturan tersebut menyediakan payung tata kelola, tetapi keterbukaan kontrak, daftar harga, dan hasil pemeriksaan tetap bergantung pada pelaksanaan dan publikasi dokumen turunannya.
Model lapangannya tidak sama dengan pengadaan pemerintah yang seluruh operasionalnya dijalankan satu unit negara. BGN menegaskan pada 15 Agustus 2025 bahwa SPPG dikelola mitra nonpemerintah yang independen dan berbadan hukum. Dalam penjelasan resmi itu, pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan dan pengawas, sedangkan tanggung jawab operasional berada pada mitra. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyatakan, “BGN memastikan bahwa kemitraan dalam Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.” Pernyataan tersebut adalah posisi resmi BGN, bukan hasil audit independen.
Temuan KPK: titik rawan berada di yayasan dan harga pangan
KPK tidak menyatakan seluruh mitra melakukan pelanggaran. Dalam rilis 28 Agustus 2025, lembaga itu menyebut beberapa red flag: pemilihan calon mitra yayasan masih dilakukan oleh pihak yayasan sendiri, penetapan harga pangan yang mahal dapat dipengaruhi untuk disetujui kepala SPPG, ada mitra yang tidak memiliki rekam jejak pengelolaan dapur tetapi tetap terlibat karena kedekatan dengan pengambil kebijakan, dan laporan keuangan dua mingguan belum memadai. KPK mendorong BGN menjadi pengawas dan pengendali sistem, bukan sekadar bagian operasional atau pemasok.
Dalam kajian identifikasi potensi korupsi tata kelola MBG 2025, KPK menilai mekanisme Bantuan Pemerintah dengan yayasan sebagai perantara menimbulkan kerentanan struktural. Dana tidak langsung diberikan kepada penerima manfaat sehingga pengawasan harus bekerja pada setiap lapis. KPK juga mencatat belum adanya perencanaan komprehensif, lemahnya indikator kinerja, konsentrasi kewenangan BGN dari perencanaan hingga pengawasan, serta risiko konflik kepentingan terkait afiliasi yayasan dengan pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan. Istilah yang dipakai KPK adalah potensi atau risiko, bukan vonis pidana.
Untuk pembaca yang mengikuti rangkaian ini, pemeriksaan atas target penerima dan angka MBG perlu dibaca bersama laporan tentang mitra SPPG dan rantai pasok. Keduanya membantu membedakan pagu di tingkat pusat dari transaksi bahan makanan di tingkat dapur.
Ombudsman menemukan prosedur yang tidak seragam
Ombudsman RI pada 30 September 2025 melaporkan empat potensi maladministrasi: penundaan berlarut, diskriminasi, ketidakkompetenan, dan penyimpangan prosedur. Kajian cepat itu mencatat baru 26,7 persen SPPG berfungsi hingga September 2025, dibanding target penerima 82,9 juta dan alokasi Rp71 triliun yang disebut Ombudsman untuk tahun tersebut.
Temuan yang langsung berkaitan dengan pengadaan antara lain potensi afiliasi yayasan dengan jejaring politik dalam penetapan mitra dan bahan yang tidak sesuai kontrak: Ombudsman memberi contoh beras kualitas medium diterima meski kontrak mencantumkan kualitas premium. Ombudsman juga menyebut belum adanya standar Acceptance Quality Limit yang tegas, penerapan HACCP yang belum konsisten, serta pengawasan yang masih reaktif dan belum terintegrasi. Temuan ini adalah hasil kajian administrasi, bukan putusan pengadilan.
Audit dan klarifikasi resmi
Peraturan BGN tentang Piagam Audit Intern tersedia dalam basis peraturan BPK, sementara Perpres 115/2025 mengatur pemantauan dan pengawasan. Akan tetapi, dari penelusuran halaman publik BPK, BGN, KPK, dan Ombudsman yang menjadi rujukan artikel ini, belum ditemukan laporan hasil pemeriksaan BPK yang secara khusus memutuskan adanya kerugian negara dalam pengadaan MBG. Yang tersedia adalah kajian risiko KPK, penilaian cepat Ombudsman, rilis pencegahan KPK, dan laporan realisasi BGN. Status bukti itu harus disebut apa adanya agar risiko tidak berubah menjadi tuduhan.
BGN telah memberi klarifikasi bahwa SPPG bukan unit pemerintah dan mitra bertanggung jawab atas operasional. LKPP menyatakan dukungan pada pengadaan yang transparan dan akuntabel, termasuk katalog serta peningkatan kompetensi. KPK meluncurkan dorongan pemantauan transaksi melalui Detak MBG bersama PPATK dan sektor perbankan. Namun, belum ada tanggapan publik yang menjawab secara rinci setiap catatan tentang daftar yayasan, hubungan afiliasi, harga satuan pangan, dan hasil verifikasi laporan keuangan dua mingguan. Sampai dokumen itu dibuka, celah transparansi MBG berada pada jarak antara aturan, angka agregat, dan bukti transaksi per SPPG.
