JAKARTA, Gatra News – Saksi pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi menyatakan pemasangan tanda batas lahan oleh Badan Bank Tanah di Napu, Poso, dilakukan bersama warga. Kesaksian itu disampaikan dalam perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026, yang menguji sejumlah norma tentang tata ruang, AMDAL, pengadaan tanah, dan Bank Tanah.
Ahina Boka, pengurus Majelis Hondo Ada Tampo Pekurehua Tawaelia sekaligus pensiunan guru, hadir sebagai saksi yang diajukan Presiden. “Proses pemasangan patok atau tanda batas justru dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat,” kata Ahina dalam sidang pada Selasa, 10 November, menurut laporan resmi MK.
Ahina juga mengatakan kehadiran Bank Tanah di wilayahnya tidak disertai intimidasi atau kekerasan. Ia menyebut lembaga itu menertibkan lahan bekas hak guna usaha agar tidak dikuasai pembeli dari luar daerah, serta menilai langkah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Dalam sidang yang sama, Herlina Dia, petani dari Desa Kalemago, menyatakan sosialisasi dan koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa dan warga. Menurut kesaksiannya, pemasangan tanda batas bukan tindakan sepihak; ia juga mengaku menerima bibit jagung dan pupuk dari program pemberdayaan Bank Tanah.
Keterangan kedua saksi itu menjadi versi pemerintah atas keberadaan Bank Tanah di Napu, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab seluruh dalil pemohon. Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan bersama empat perempuan menggugat lima norma UU Cipta Kerja, dengan alasan kebijakan tata ruang, pengadaan tanah, dan Bank Tanah berisiko mengurangi partisipasi serta hak tenurial perempuan.
Dalam laporan independen Mongabay, para pemohon berasal dari komunitas yang menghadapi dampak proyek dan kebijakan pembangunan, termasuk perempuan petani Poso dan perempuan adat Watutau. Laporan itu juga mencatat kekhawatiran mereka mengenai hilangnya ruang hidup dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
MK menyebut agenda sidang 10 November adalah mendengar keterangan dua ahli dan dua saksi pemerintah. Ahli hukum tata negara Ibnu Sina Chandranegara menilai norma umum seperti frasa “setiap orang” tidak otomatis menutup kesetaraan, sementara ahli hukum lingkungan dan tata ruang Maret Priyanta menyatakan dokumen AMDAL memuat masukan masyarakat terdampak.
Para pemohon juga mempersoalkan pelibatan masyarakat dalam AMDAL dan penerapan tanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan. Perkara ini belum diputus; keterangan Ahina dan Herlina tercatat sebagai kesaksian pihak pemerintah, berhadapan dengan dalil serta pengalaman yang diajukan pemohon dalam proses persidangan. Laporan hukum lain dapat ditelusuri melalui rubrik Hukum Gatra News dan pemberitaan Gatra mengenai pemeriksaan sembilan saksi dalam kasus suap HGB ATR-BPN.
