JAKARTA, Gatra News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan orang dari kalangan swasta sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, 10 November 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari penelusuran penyidik atas paket pengadaan yang diduga bermasalah.
Sembilan saksi yang dijadwalkan diperiksa adalah Tri Widiowati, karyawan swasta; Faizan Nahdi, Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa; Haedar Taher; Nyanyang Ridwan, Direktur Utama PT Indo Artha Multitek; Imelda Intania Razif; Elfi Dwi Agustin, Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer; Nur Hasan; Ilhamsyah Diego Pratama; dan Aria Pranarka. Mereka berstatus saksi, dan KPK belum mengungkap materi yang akan didalami dari masing-masing orang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan berlangsung di kantor KPK di Jakarta. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi dalam keterangan pada Selasa, seperti dikutip Kompas.com. Penjadwalan pemeriksaan saksi swasta berlangsung berurutan setelah KPK pada Senin, 9 November, memanggil sembilan orang lain dari kalangan swasta. ANTARA melaporkan empat saksi dari kelompok yang dipanggil pada Senin diketahui memenuhi panggilan, sementara pemeriksaan pada Selasa melibatkan nama-nama berbeda.
Dalam pemeriksaan saksi sebelumnya, penyidik menelusuri dugaan pembagian proyek melalui penunjukan langsung. Pada 5 November, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan fokus penyidik adalah mengonstruksi bagaimana proyek yang didanai anggaran kedaruratan didistribusikan kepada pihak swasta tertentu. KPK belum menyebut apakah materi pemeriksaan sembilan saksi pada Selasa sama dengan pemeriksaan sebelumnya. Dalam pemeriksaan dua saksi lain pada 5 November itu, Budi Prasetyo mengatakan, “Penyidik mendalami pengetahuan kedua saksi terkait bagaimana modus pembagian proyek melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) dilakukan, yang anggarannya bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP).”
Dana Siap Pakai disediakan pemerintah untuk kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana. Dalam siaran pers KPK pada 16 Oktober, lembaga itu menyatakan BNPB diduga telah menentukan sejumlah penyedia melalui dokumen Rencana Kerja Kolaboratif agar pengadaan dapat dilakukan dengan penunjukan langsung saat status darurat ditetapkan. Penyidikan KPK menyoroti dugaan penyimpangan, termasuk konflik kepentingan dan pemberian imbalan kepada pejabat.
KPK membagi konstruksi perkara menjadi dua klaster. Untuk periode 2024–2026, sejumlah penyedia yang bermitra dengan BNPB diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan, salah satu tersangka, dengan nilai pengadaan sekitar Rp148 miliar. Menurut KPK, dana yang masuk ke perusahaan terafiliasi itu diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, antara lain pembelian 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia melalui PT Alfa Veritas Energizer, dengan nilai sekitar Rp30,98 miliar berdasarkan harga saham per 13 Oktober 2026. Dugaan tersebut masih dalam penyidikan.
Pada klaster lain, KPK menduga terjadi permintaan dan pemberian imbalan terkait paket pengadaan 2026. KPK menyebut Richard Erlangga diduga meminta fee kepada penyedia. Gery Prasetiawan diduga menyerahkan Rp2,38 miliar melalui perantara kepada Richard dan Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit.
KPK juga menyatakan Gabriel diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, emas, dan tabungan emas. Barang bukti yang diamankan dalam perkara disebut mencapai sekitar Rp5,47 miliar, termasuk aset kripto.
Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarian. Penetapan tersangka dan uraian dugaan tindak pidana tersebut merupakan posisi penyidik pada tahap penyidikan. Status saksi bagi sembilan orang yang dipanggil pada Selasa tidak berarti mereka menjadi tersangka.
KPK belum merinci hasil pemeriksaan hari itu. Dalam perkara berbeda pada hari yang sama, penyidik KPK memeriksa sembilan saksi pertanahan terkait dugaan suap HGB ATR/BPN, sebagaimana dijelaskan dalam laporan Gatra News tentang kasus tersebut.
Response (1)