JAKARTA, Gatra News – Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026), terkait dugaan pelanggaran etik dalam perkara penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Ahrie menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan putusan itu seusai sidang. “Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Isir, sebagaimana dikutip Kompas.com. Putusan KKEP menyatakan Ahrie melakukan pelanggaran kode etik; perkara pidana yang menjadi latar pemeriksaan tetap merupakan dugaan penyadapan ilegal.
Isir juga mengatakan Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan upaya banding. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir. Belum ada informasi yang dapat diverifikasi mengenai jadwal pemeriksaan banding maupun putusan atas upaya tersebut. Karena itu, kabar tentang sanksi etik ini tidak dapat disamakan dengan hasil akhir proses banding.
Dalam keterangan putusan, KKEP menyebut dasar pelanggaran berupa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Rincian yang disampaikan mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Perpol tersebut. Majelis etik juga menilai Ahrie melakukan perbuatan tercela.
Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 menyebut anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah atau janji anggota, sumpah atau janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri. Ayat berikutnya menyatakan pemberhentian berdasarkan ketentuan itu dilakukan setelah sidang KKEP. Naskah peraturan dapat diperiksa melalui basis peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun Perpol Nomor 7 Tahun 2022 pada basis yang sama menjelaskan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan anggota Polri serta pengaturan komisi etik.
Sidang etik Ahrie digelar pada Selasa, 10 November, setelah Divisi Propam Polri mengumumkan pemeriksaan terhadapnya pada hari yang sama. Sebelum putusan dibacakan, Kadiv Humas Polri menyatakan sidang terhadap Ahrie dilaksanakan sesuai rencana. Laporan awal mengenai jadwal itu juga diberitakan iNews, sementara laporan hasil sidang Kompas memuat kutipan Isir mengenai sanksi dan banding.
Dalam perkara pidana yang menjadi konteks sidang, Ahrie telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Penetapan status tersangka dan sanksi etik merupakan proses yang berbeda: yang pertama berada dalam penanganan perkara pidana, sedangkan putusan Selasa dijatuhkan oleh komisi etik internal Polri. Keterangan yang tersedia belum memuat bantahan substantif Ahrie atas dasar putusan etik; tanggapan yang tercatat adalah pernyataannya akan mengajukan banding. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir.
Responses (2)