Berita

Papua Terbakar Serempak: Iklim Jadi Kambing Hitam?

85
×

Papua Terbakar Serempak: Iklim Jadi Kambing Hitam?

Share this article

Pemerintah menyebut kemarau dan El Niño, tetapi data titik panas justru berkumpul di konsesi, proyek pangan, dan kawasan pembukaan lahan. Api tidak muncul dari langit tanpa tangan manusia.

MERAUKE, Gatra News – Setiap kali hutan dan lahan terbakar, pemerintah punya jawaban yang hampir selalu siap: kemarau panjang, El Niño, angin kencang, dan rumput yang mengering. Semua faktor itu memang bisa membuat api lebih mudah menyala dan merambat. Tetapi ada satu bagian yang sengaja sering diletakkan di belakang: siapa yang menyalakan api?

Di Papua Selatan, pertanyaan itu tidak bisa lagi dijawab dengan menunjuk langit. Kebakaran berlangsung berminggu-minggu. Titik panas muncul di Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Pada 11 Oktober, titik panas di Papua Selatan tercatat 6.702; sehari berikutnya masih 3.624. Kementerian Kehutanan memperkirakan lebih dari 25.000 hektare terbakar di Papua Selatan sepanjang 2026, sementara BNPB menyebut Merauke menyumbang 90 persen titik panas dan 96 persen luas kebakaran provinsi per akhir Oktober.

Iklim menjelaskan api membesar, bukan siapa yang memulai

Penjelasan iklim bukan sepenuhnya salah. Hari tanpa hujan yang panjang mengeringkan rumput, gambut, dan sisa vegetasi. Angin mempercepat perambatan. Tetapi iklim tidak memilih petak lahan, tidak membuat tumpukan kayu, dan tidak membakar jalur pembukaan lahan. Ia adalah kondisi yang membuat api berbahaya—bukan otomatis penyebab penyalaan.

Karena itu, ketika kebakaran muncul serentak di banyak titik yang letaknya berjauhan tetapi berada dalam bentang proyek dan konsesi, penjelasan “cuaca” menjadi tidak lengkap. Bisa saja api muncul dari kelalaian yang terjadi bersamaan. Bisa juga pembakaran pembukaan lahan dilakukan pada jendela cuaca yang sama. Yang tidak logis adalah menutup seluruh kemungkinan itu hanya dengan menyebut El Niño, seolah-olah langit sedang membuka lahan untuk manusia.

Titik panas mengikuti peta proyek

Analisis WALHI yang diberitakan BBC menemukan 8.324 titik panas di seluruh Papua sepanjang Januari–Oktober 2026. Dari jumlah itu, 1.834 berada di kawasan food estate, 913 di kawasan kebun tebu atau energy estate, 1.221 di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dan 560 di konsesi kelapa sawit. Temuan ini tidak otomatis membuktikan setiap titik dibakar oleh perusahaan. Tetapi sebaran tersebut membuat narasi bahwa kebakaran semata-mata akibat perilaku warga menjadi terlalu nyaman bagi pemegang izin.

Di Papua Selatan, titik asap juga terdeteksi di Taman Nasional Wasur, Suaka Margasatwa Pulau Dolok, dan kawasan persetujuan penggunaan kawasan hutan milik Kementerian Pertahanan di sekitar jalur Wanam–Muting. Ini berarti api bergerak melintasi batas-batas yang di atas kertas berbeda: kawasan konservasi, proyek pangan, jalan pembukaan, dan wilayah izin. Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak api yang dipadamkan, tetapi apakah ada perubahan besar pada bentang lahannya yang membuat api terus menemukan bahan bakar baru.

BNPB sendiri menemukan dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki petunjuk. Pada 9 November, BNPB menyatakan citra satelit menunjukkan indikasi pembukaan lahan dengan cara dibakar di sejumlah wilayah Papua Selatan. BNPB menyebut data awal pada konsesi PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta, lalu meminta verifikasi lapangan. Pada 4 November, Menteri Kehutanan bahkan telah mengirim surat kepada Gubernur Papua Selatan untuk meminta klarifikasi kondisi lahan.

Kalimat resminya masih berhati-hati: data perlu diverifikasi. Tetapi justru di situlah persoalannya. Kalau pemerintah sudah bisa melakukan overlay titik panas dengan HGU, konsesi kehutanan, perkebunan, bahkan pertambangan, mengapa nama pemegang izin dan hasil pemeriksaan lapangan belum dibuka kepada publik? “Menunggu verifikasi” dapat menjadi prosedur yang wajar. Tetapi terlalu lama menunggu juga bisa menjadi cara paling aman untuk membuat pemilik lahan tidak pernah benar-benar ditanya.

Pola tumpukan kayu dan api yang bergerak

Tim lapangan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melihat pola yang berbeda dari kebakaran biasa. Kayu dan sisa vegetasi hasil pembukaan lahan disebut ditumpuk dalam petak-petak tertentu sebelum dibakar. Titik api kemudian mengikuti lokasi tumpukan itu. Greenpeace juga menjelaskan bahwa sumber asap yang terdeteksi bergeser dari hari ke hari, menandakan api merembet dari sumber yang luas atau kebakaran berulang.

Jika temuan ini benar, maka kebakaran Papua bukan sekadar “hutan terbakar”. Ada kemungkinan lahan sedang dipersiapkan, sisa vegetasi sedang disingkirkan, dan cuaca kering dipakai sebagai kondisi yang mempermudah pekerjaan. Api menjadi alat paling murah untuk mengubah lanskap—dan ketika api keburu menyebar, kesalahan dapat dilemparkan kepada angin, masyarakat adat, atau perubahan iklim.

Empat kemungkinan yang harus diselidiki

Pertama, pembukaan lahan terencana. Api sengaja digunakan untuk membersihkan petak-petak yang telah digusur. Indikatornya adalah bentuk petak terbakar, urutan pembukaan, kedekatan dengan jalan baru, kanal, atau batas konsesi, serta kemunculan api setelah alat berat bekerja.

Kedua, pembakaran legal atau semi-legal yang lepas kendali. Pemegang izin atau pelaksana lapangan membakar dalam kondisi kering, lalu membiarkan api meluas. Dalam skenario ini, masalahnya bukan hanya siapa yang menyalakan, tetapi mengapa kewajiban pencegahan dan pemadaman tidak berjalan.

Ketiga, kebakaran masyarakat yang dipakai sebagai kambing hitam. Pembakaran kecil untuk kebun atau berburu bisa terjadi, tetapi tuduhan kepada warga tidak boleh menutup fakta bahwa banyak titik berada di wilayah proyek dan konsesi. Siapa pun yang membakar harus diperiksa dengan standar yang sama, termasuk korporasi dan pemegang izin.

Keempat, pembiaran yang menguntungkan perubahan tata guna lahan. Api tidak harus dimulai oleh perusahaan untuk menguntungkan kepentingan bisnis. Cukup dengan tidak mencegah, tidak memadamkan, atau tidak memulihkan lahan, kawasan yang rusak bisa lebih mudah dianggap “sudah tidak bernilai” dan kemudian dialihkan untuk proyek baru.

Yang belum dijawab pemerintah

Mengapa kebakaran dapat berlangsung lebih dari sebulan tanpa status penanganan yang sebanding dengan luas dampaknya? Mengapa pemerintah bisa menyebut jumlah titik panas, tetapi lambat membuka koordinat, pemegang izin, dan hasil pemeriksaan lapangan? Apakah semua pemegang konsesi di Papua Selatan memiliki rencana pencegahan kebakaran yang benar-benar dijalankan? Berapa banyak alat berat dan jalur pembukaan lahan yang aktif di sekitar titik api? Apakah ada perubahan tutupan lahan sebelum kebakaran?

Jawaban paling mudah adalah iklim. Jawaban yang lebih jujur harus memeriksa hubungan antara api dan proyek. Jika kebakaran terkonsentrasi di wilayah yang sedang dialokasikan untuk food estate, tebu, energi, atau konsesi kehutanan, pemerintah wajib menjelaskan mengapa pola itu terjadi. Jika ternyata tidak ada hubungan, buktikan dengan peta dan pemeriksaan lapangan—bukan dengan konferensi pers.

Api di Papua tidak datang dengan sendirinya. Cuaca mungkin membuatnya membesar, tetapi ada keputusan manusia yang membuat lahan kering, menumpuk kayu, membuka petak, membiarkan api, atau gagal menghentikannya. Selama negara hanya menghitung asap dan hektare, bukan tangan yang mengubah hutan menjadi lahan proyek, kebakaran akan terus disebut bencana alam—padahal bisa jadi ia adalah tahap awal dari sebuah bisnis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *