Berita

Mathla’ul Anwar Menolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon

9
×

Mathla’ul Anwar Menolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon

Share this article

Warga Mathla’ul Anwar Pusat Menes meminta pemindahan badak ditunda sampai kajian ilmiah, konsultasi publik, dan perlindungan habitat dibuka.

Perguruan Mathla'ul Anwar
Perguruan Mathla'ul Anwar

PANDEGLANG, GATRA News – Wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke wilayah lain, termasuk Taman Nasional Alas Purwo, mulai berhadapan dengan penolakan terbuka dari masyarakat yang hidup di sekitar kawasan. Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, menerbitkan pernyataan sikap pada 17 November 2026 yang meminta pemerintah tidak mengambil keputusan maupun menangkap badak sebelum kajian ilmiah independen dan konsultasi publik diselesaikan.

Pernyataan itu penting bukan hanya karena datang dari lembaga pendidikan dan keagamaan yang berada dekat dengan Ujung Kulon. Ia juga menunjukkan bahwa rencana yang kerap dibingkai sebagai upaya memperkuat konservasi mulai dipersoalkan dari sisi yang lebih mendasar: apakah memindahkan individu dari populasi yang tersisa adalah solusi, atau justru menambah risiko pada sumber populasi yang sudah sangat terbatas?

Warga mempertanyakan dasar pemindahan

Mathla’ul Anwar menyatakan memahami alasan pemerintah mengembangkan habitat kedua. Populasi yang terkonsentrasi di satu kawasan memang rentan terhadap bencana, penyakit, perubahan habitat, dan gangguan lain. Namun, alasan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa pemindahan adalah pilihan paling aman.

Dalam rilisnya, organisasi itu menyoroti sejumlah hal yang harus dibuktikan lebih dahulu: jumlah aktual badak, struktur umur, komposisi jantan dan betina, kondisi kesehatan, keragaman genetik, kemampuan berkembang biak, serta daya dukung lokasi tujuan. Kesamaan status sebagai taman nasional juga dinilai tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Alas Purwo sesuai bagi badak Jawa.

Kekhawatiran ini muncul setelah kematian Musofa dalam proses translokasi sebelumnya. Kematian Musofa dan rencana pengiriman badak lain ke ujung timur Jawa semestinya tidak diperlakukan sebagai catatan teknis yang selesai setelah penjelasan administratif. Peristiwa itu perlu dibaca sebagai ujian terhadap seluruh rantai keputusan: siapa yang menilai kesiapan satwa, bagaimana risiko dihitung, dan siapa yang bertanggung jawab ketika proses pemindahan gagal.

Konservasi tidak boleh berhenti pada pemindahan satwa

Pernyataan sikap tersebut mendesak penguatan perlindungan in situ atau pelestarian di habitat asli. Mereka meminta patroli diperkuat, jaringan perburuan ditindak, habitat dipulihkan, penyakit diawasi, populasi dipantau, dan masyarakat sekitar dilibatkan sebagai mitra utama.

Desakan itu memperlihatkan adanya kekhawatiran bahwa pemindahan dapat menjadi jalan pintas. Ketika perlindungan Ujung Kulon belum dianggap sempurna, memindahkan badak seolah-olah menyelesaikan masalah. Padahal, pemindahan hanya menggeser sebagian risiko dari satu kawasan ke kawasan lain. Di lokasi tujuan, badak tetap harus menghadapi penangkapan, pengangkutan, adaptasi, perubahan pakan, penyakit, dan kemungkinan gangguan reproduksi.

Di titik ini, pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya manfaat yang diharapkan, melainkan juga skenario kegagalan. Berapa individu yang dianggap aman untuk diambil dari Ujung Kulon? Apa dasar ilmiah bahwa pengambilan itu tidak mengganggu struktur populasi? Bagaimana ukuran keberhasilan ditetapkan? Dan apakah kajian tersebut dapat dibaca publik sebelum keputusan dibuat?

Masyarakat meminta dilibatkan sejak awal

Mathla’ul Anwar juga menolak pola kebijakan yang baru mengundang masyarakat setelah keputusan teknis hampir selesai. Mereka menyatakan sebagian besar jamaahnya hidup di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dan memiliki keterikatan sosial, budaya, serta ekonomi dengan kawasan tersebut.

Keterlibatan masyarakat bukan sekadar pelengkap seremoni. Warga yang hidup di sekitar kawasan dapat memberi informasi tentang perubahan lingkungan, aktivitas mencurigakan, tekanan terhadap habitat, dan dampak kebijakan konservasi. Karena itu, partisipasi publik seharusnya berlangsung sebelum lokasi, metode, dan individu yang akan dipindahkan ditentukan.

Pernyataan sikap itu juga meminta adanya penilaian terhadap Nilai Universal Luar Biasa dan integritas Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia, serta konsultasi dengan lembaga terkait jika diperlukan. Permintaan tersebut memperlebar ukuran keberhasilan konservasi: bukan hanya apakah beberapa badak dapat dipindahkan, tetapi apakah ekosistem asal tetap utuh dan mampu menopang populasi dalam jangka panjang.

Pertanyaan yang belum boleh ditutup

Rilis Mathla’ul Anwar tidak menyatakan bahwa pengembangan habitat kedua harus ditolak selamanya. Yang mereka tolak adalah pengambilan keputusan yang mendahului pembuktian ilmiah dan keterlibatan publik. Sikap ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menjawab secara terbuka, bukan sekadar mengulang bahwa pemindahan masih berupa gagasan.

Pemerintah kini perlu membuka kajian kelayakan habitat, protokol translokasi, analisis risiko, data populasi, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kematian atau kegagalan adaptasi. Tanpa itu, narasi pemindahan sebagai solusi konservasi akan terus menyisakan pertanyaan: apakah negara sedang menyelamatkan badak Jawa, atau sedang memindahkan masalah dari Ujung Kulon ke tempat lain?

Lampiran: Pernyataan Sikap Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes tentang Pemindahan Badak Jawa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *