JAKARTA, Gatra News – Komdigi menerbitkan tiga imbauan siber untuk instansi pemerintah pada 9 November guna melindungi layanan digital setelah beredar ancaman serangan terhadap situs dan layanan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan ancaman itu belum terverifikasi, namun meminta instansi memperkuat perlindungan dan kesiapan merespons insiden.
Dalam siaran pers pada Selasa, 10 November, Kemkomdigi menyebut imbauan itu merupakan tindak lanjut Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terbit 8 November. Pemerintah belum memastikan keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang disebut sebagai pelaku, sehingga langkah yang diumumkan bersifat antisipatif.
Tiga surat itu ditujukan kepada pengguna Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat pengelola nama domain kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik. Laporan ANTARA Sultra menyebut PSE lingkup privat, tetapi rilis resmi Kemkomdigi secara eksplisit menyebut PSE lingkup publik sebagai penerima surat ketiga.
Aries Kusdaryono, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, mengatakan kewaspadaan diperlukan meski ancaman belum terkonfirmasi. “Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries, menurut rilis resmi Kemkomdigi.
Kemkomdigi juga meminta pengelola memastikan tim tanggap insiden siap, memperkuat autentikasi akun administrator, dan memperbarui perangkat lunak. Instansi diminta meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan baik.
Security Advisory BSSN mencantumkan risiko yang perlu diantisipasi, antara lain serangan distributed denial of service (DDoS), perubahan tampilan situs, eksploitasi celah, pembajakan DNS, phishing, dan penyebaran informasi palsu. Daftar tersebut merupakan potensi yang diwaspadai, bukan konfirmasi bahwa serangan-serangan itu telah terjadi pada layanan pemerintah.
Menurut rilis Kemkomdigi, informasi dugaan ancaman beredar di media sosial dan disebut berkaitan dengan penolakan terhadap Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Namun, karena keaslian ancaman belum terverifikasi, rilis yang diperiksa tidak mengidentifikasi pelaku ataupun memuat tanggapan pihak yang disebut terkait dengan dugaan penolakan itu.
Kemkomdigi menyatakan telah berkoordinasi dengan BSSN dan meminta pengguna layanan PDN-1 serta Government Cloud melaporkan indikasi serangan melalui kanal resmi PDN-CSIRT. Panduan dan uraian langkah antisipasi juga dimuat dalam siaran pers Kemkomdigi.
Penguatan tata kelola teknologi publik juga bersinggungan dengan upaya menguji sistem digital dan mengelola data secara aman. Gatra News sebelumnya mengulas rencana sandbox untuk menguji AI kesehatan serta dorongan integrasi data korporasi untuk kepastian hukum.
