NABIRE, Gatranews.com — Perilaku seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi sorotan publik setelah dirinya dilaporkan diamankan sejumlah warga di Nabire, Sabtu (14/11/2026).
Anggota legislatif berinisial JK tersebut diduga berada dalam kondisi mabuk berat akibat pengaruh minuman beralkohol. Peristiwa itu disebut terjadi di salah satu lokasi di Nabire dan menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah warga terlihat berupaya mengamankan yang bersangkutan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Torangbisa.com, legislator yang diketahui berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Intan Jaya itu tampak kesulitan mengendalikan diri. Dalam situasi tersebut, beberapa warga kemudian mengambil langkah untuk menjauhkan yang bersangkutan dari keramaian dengan membawanya menggunakan sepeda motor.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak terkait mengenai kronologi lengkap maupun penyebab pasti insiden tersebut. Dugaan keterlibatan konsumsi minuman beralkohol juga masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Meski demikian, peristiwa yang menyeret nama seorang wakil rakyat di tingkat provinsi ini memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab moral dan etika pejabat publik dalam menjalankan tugas serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Menurutnya, anggota DPR sebagai representasi masyarakat seharusnya mampu menjaga sikap dan perilaku, baik ketika menjalankan tugas kedewanan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menilai, jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui proses pemilihan umum.
“Peristiwa ini sangat disayangkan dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Jika kejadian seperti ini sampai terekam dan beredar, publik tentu bertanya-tanya apakah ini baru pertama kali atau sudah sering terjadi. Bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi rakyat jika memberi contoh yang baik saja tidak mampu?” ungkap sumber tersebut, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif harus dijaga melalui perilaku yang mencerminkan integritas, kedisiplinan, serta tanggung jawab sebagai penyelenggara fungsi representasi rakyat.
Lebih lanjut, narasumber tersebut meminta pimpinan DPR Papua Tengah, Badan Kehormatan (BK) DPR Papua Tengah, serta jajaran pengurus DPD PDIP Papua Tengah agar memberikan perhatian serius terhadap informasi yang berkembang.
Ia berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlalu tanpa penjelasan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik, mekanisme pemeriksaan internal dinilai perlu ditempuh sesuai ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
“Baik pimpinan partai maupun Badan Kehormatan DPR Papua Tengah harus bersikap tegas. Perilaku semacam ini merusak wibawa institusi dewan dan mencederai kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya,” tegasnya.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan publik menuntut tanggung jawab, integritas, serta keteladanan. Kepercayaan rakyat merupakan amanah yang harus dijaga, bukan hanya melalui kebijakan dan keputusan politik, tetapi juga melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.










