Berita

Karhutla November: 1.256 Hektare Masih Ditangani di Enam Provinsi

12
×

Karhutla November: 1.256 Hektare Masih Ditangani di Enam Provinsi

Share this article

Data BNPB 2–8 November 2026 mencatat 1.256 hektare masih dalam penanganan. Cuaca kering, kesiapan pemadaman, status siaga, dampak kesehatan, dan penegakan hukum memperlihatkan masalah belum selesai.

KOTA, Gatra News – Sebanyak 1.256 hektare lahan masih dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Angka itu tercantum dalam laporan harian Direktorat Jenderal Koordinasi dan Pengendalian Operasi BNPB dengan pembaruan 2 November 2026 pukul 17.00 WIB, yang dirilis BNPB pada 3 November. Rinciannya adalah Kalimantan Tengah 547 hektare, Papua Selatan 455 hektare, Sulawesi Tenggara 91 hektare, Sulawesi Tengah 89 hektare, Kalimantan Timur 60 hektare, dan Nusa Tenggara Timur 14 hektare.

Angka tersebut harus dibaca sebagai luas lahan yang masih ditangani, bukan total luas terbakar sepanjang 2026 dan bukan pula jumlah warga terdampak. BNPB tidak merinci dalam rilis itu berapa kepala keluarga yang terkena asap, berapa fasilitas publik yang terganggu, atau berapa kasus gangguan kesehatan yang berasal dari enam provinsi tersebut. Karena itu, luasan penanganan tidak dapat dipakai sendirian untuk menyimpulkan skala dampak sosial. Konteks kerentanan kawasan juga terlihat dalam laporan karhutla 2026 dan dampak kesehatan warga.

Api belum selesai ketika hotspot turun

Di lapangan, kesiapan pemadaman ditopang 51 armada udara berdasarkan data gelar BNPB 2 November. Armada itu terdiri atas 21 pesawat patroli, CASA, atau Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 30 helikopter water bombing. Sebanyak 47 unit ditempatkan di enam provinsi prioritas dan empat unit berada di luar wilayah prioritas. BNPB tidak menjelaskan dalam rilis tersebut pembagian unit per provinsi ataupun capaian pemadaman harian dari armada itu.

Kementerian Kehutanan menggambarkan tantangan yang tidak terlihat dari angka hotspot. Pada 1 November, SiPongi mencatat 96 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional dan 19 titik di enam provinsi prioritas. Kalimantan Tengah menyumbang 15 titik. Sehari kemudian, angka nasional naik menjadi 100 titik dan angka di enam provinsi prioritas menjadi 34 titik, dengan 19 titik di Kalimantan Tengah. Kementerian mengingatkan bahwa hotspot adalah indikasi anomali suhu permukaan dari satelit, bukan padanan langsung jumlah kebakaran atau luas areal terbakar.

Perbedaan antara hotspot dan api aktual penting karena lahan gambut dapat menyimpan bara di bawah permukaan. Dalam rilis 2 November, Kementerian Kehutanan menyebut pemadaman masih berlangsung di Pulang Pisau dan Palangka Raya. Di Sakakajang api belum sepenuhnya padam, sedangkan di Tanjung Taruna masih terdapat kepulan asap. Pemadaman bawah di lahan gambut juga dilaporkan di kawasan Sei Sekonyer–Tanjung Harapan, Taman Nasional Tanjung Puting. Tim melakukan pembasahan, penyisiran bara, pendinginan, dan mopping up, bukan sekadar mengejar nyala yang terlihat.

BNPB menyebut Papua Selatan masih menghadapi ancaman kekeringan meski sebagian wilayah Indonesia memasuki musim hujan. BMKG memperkirakan awal musim hujan di wilayah utara Papua Selatan baru pada akhir November, sementara wilayah tengah hingga selatan diperkirakan mengalaminya pada pertengahan sampai akhir Desember. Rilis BMKG 2 November juga menyebut peluang hujan di Merauke dan sekitarnya masih relatif rendah pada awal November, lalu meningkat bertahap pada pertengahan bulan dan lebih merata menjelang akhir bulan.

Cuaca menjelaskan risiko, bukan menetapkan penyebab

BMKG mengaitkan kondisi panas dan kering awal November dengan El Niño sangat kuat serta IOD positif. Suhu maksimum di atas 37 derajat Celsius terukur pada 29 Oktober–1 November di Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan. Dalam pemantauan sepuluh hari, hotspot high confidence tercatat 685 titik di Papua Selatan dan 167 titik di Sulawesi Tenggara. Asap juga terpantau di sebagian Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.

Data meteorologis itu merupakan estimasi risiko dan kondisi atmosfer, bukan penetapan siapa atau apa yang menyalakan api. Rilis BNPB, BMKG, dan Kementerian Kehutanan yang ditelaah tidak menetapkan penyebab spesifik untuk seluruh 1.256 hektare. Pembukaan lahan, kelalaian, aktivitas di kawasan konsesi, dan faktor lain hanya dapat disebut sebagai dugaan sampai penyelidikan menemukan bukti pada lokasi tertentu. BMKG meminta warga tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama di gambut, semak, dan hutan.

BMKG juga mendukung OMC di Papua Selatan sejak 22 Oktober sampai rencana 5 November. Hingga koordinasi di Merauke pada 31 Oktober, operasi itu telah mencapai 13 sorti penerbangan dengan 13 ton bahan semai. Namun, lembaga tersebut mengingatkan hujan satu minggu tidak otomatis berarti musim hujan telah dimulai. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, “Walaupun terjadi hujan dalam satu minggu, bukan berarti sudah masuk musim hujan. Kita perlu melihat perkembangan curah hujan dalam beberapa dasarian untuk menentukan awal musim hujan.”

Status darurat dan beban warga

Laporan mingguan surveilans Kementerian Kesehatan per 24 Oktober menyebut karhutla telah terjadi di tujuh provinsi yang mencakup 63 kabupaten/kota. Dokumen itu mencatat status siaga darurat bencana karhutla di Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Nusa Tenggara Timur—yang masuk dalam angka penanganan BNPB 1.256 hektare—tidak tercantum dalam daftar status siaga darurat pada dokumen tersebut. Belum ada keterangan resmi yang saya temukan dalam periode verifikasi ini mengenai penetapan status darurat yang seragam untuk keenam provinsi penanganan BNPB.

Dokumen Kemenkes juga mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut di tujuh provinsi berisiko tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menyiapkan pemantauan ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata, dan iritasi kulit; 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, 87 laboratorium kesehatan masyarakat, oksigen, masker, serta layanan Public Safety Center 119. Data itu menggambarkan kesiapan sistem kesehatan dan tren pada wilayah risiko, tetapi tidak merinci jumlah pasien akibat asap di enam provinsi yang disebut BNPB pada 2 November.

Warga menghadapi dua risiko yang berurutan. Asap dapat mengganggu pernapasan ketika api masih aktif. Saat hujan datang, lahan yang kehilangan tutupan vegetasi lebih rentan terhadap limpasan, banjir, dan longsor. Kepala BNPB Kristomei Sianturi meminta BPBD menginventarisasi kebutuhan peralatan banjir karena sumber daya masih banyak terkonsentrasi untuk karhutla. Pemerintah daerah juga diminta memastikan personel dan peralatan dapat dialihkan apabila ancaman berubah. Pola hubungan antara kerusakan tutupan hutan dan bencana hidrometeorologi juga menjadi pokok laporan banjir bandang Luwu Utara.

Penegakan hukum berjalan, tetapi tidak otomatis menjawab kasus November

Kementerian Kehutanan pada 19 Oktober melaporkan 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif dengan total areal terbakar 12.926,74 hektare. Sebanyak 125 subjek hukum diproses pidana: 44 masih penyelidikan, 79 penyidikan, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan, satu korporasi menjadi tersangka, dan dua korporasi telah sampai tahap P-22. Rilis itu menyebut sebaran perusahaan berada di tujuh provinsi, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Data penegakan tersebut menunjukkan instrumen hukum tersedia, tetapi tidak boleh langsung dianggap sebagai daftar pelaku atas 1.256 hektare yang masih ditangani pada 2 November. Kementerian tidak mengaitkan seluruh perkara itu dengan enam provinsi atau periode 2–8 November. Pada 1 November, Kementerian menyebut PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi setelah penyidikan dan pendalaman alat bukti. Tim juga memeriksa aktivitas, kendaraan, kayu, dan alat berat di kawasan bekas kebakaran. Sampai sumber resmi yang ditelaah, belum ada penetapan tersangka baru yang secara khusus diumumkan untuk seluruh lokasi dalam angka 1.256 hektare. Perdebatan tentang tanggung jawab pengelola lahan juga beririsan dengan catatan penyusutan hutan adat dan kriminalisasi warga, meski kasusnya berbeda.

Pemerintah belum mempublikasikan satu laporan terpadu yang menjelaskan penyebab setiap titik, dampak warga per kabupaten, pembagian armada udara, dan status kedaruratan di seluruh enam provinsi. Kesenjangan itu bukan dasar untuk menyimpulkan adanya penutupan informasi. BNPB, BMKG, Kemenhut, dan Kemenkes telah membuka bagian-bagian data yang berbeda; yang masih diperlukan adalah pembaruan lokasi dan waktu yang konsisten. Sampai laporan itu tersedia, fakta terkuatnya tetap sama: 1.256 hektare masih membutuhkan penanganan, dan penurunan hotspot belum berarti api, bara, asap, serta risikonya telah berakhir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *