JAKARTA, Gatra News – Kementerian Kesehatan menyiapkan Sandbox Kesehatan sebagai ruang uji bagi inovasi digital, termasuk kecerdasan artifisial (AI), sebelum digunakan lebih luas. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut pengujian itu diperlukan untuk menekan risiko layanan dan menjaga keselamatan pasien, di tengah pemakaian AI yang kian meluas dalam praktik kesehatan.
Dalam laporan ANTARA pada 10 November, Dante menyampaikan bahwa AI dapat membantu pekerjaan dokter, tetapi penerapannya membawa tanggung jawab. Ia menyoroti kemungkinan data kesehatan disalahgunakan dan algoritma bias memperpanjang kesenjangan layanan. Pernyataan itu sejalan dengan arah rilis resmi Kemenkes mengenai Health Innovation Showcase 2026, yang menempatkan sandbox sebagai wadah uji terkendali dengan pendampingan pemerintah dan ahli.
Dalam rilis tersebut, Dante menegaskan batas peran teknologi: “Kecerdasan artifisial harus menjadi mitra yang mendukung tenaga kesehatan, bukan menggantikan pertimbangan klinis. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar inovasi tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan,” kata Wakil Menteri Kesehatan RI itu.
Kemenkes mencatat 60 inovasi kesehatan lolos verifikasi sepanjang 2023–2025, dan 39 di antaranya memperoleh tanda daftar resmi Inovasi Teknologi Kesehatan. Angka itu menggambarkan proses verifikasi dan registrasi, bukan bukti bahwa seluruh produk telah dipakai secara luas di fasilitas kesehatan. Pendaftaran untuk periode berikutnya dijadwalkan dibuka pada akhir 2026.
Di Health Innovation Showcase 2026, sebelas inovator mempresentasikan solusi yang dinilai dari kesiapan penerapan, penerimaan masyarakat, dan potensi integrasi dengan SATUSEHAT. Kemenkes menyebut AI antara lain digunakan untuk mendukung pemeriksaan genetik dan mengubah percakapan klinis menjadi ringkasan rekam medis otomatis. Mitra program, Pijar Foundation, menyatakan 11 inovator itu telah menyelesaikan uji Innovation Sandbox dan direkomendasikan untuk memperoleh tanda daftar ITK.
Risiko yang disorot bukan hanya ketepatan hasil. Dalam pernyataan yang dikutip ANTARA, Dante mengingatkan data yang tidak terlindungi dapat disalahgunakan, sedangkan algoritma yang bias dapat memperlebar ketimpangan. Kemenkes sebelumnya juga mengakui potensi hasil keliru, bias dan ancaman keamanan data pribadi dalam penggunaan AI kesehatan, sehingga tata kelola dan persetujuan pasien disebut sebagai bagian penting pengembangan teknologi.
Kementerian menyatakan AI telah dipakai untuk membantu skrining tuberkulosis dengan rontgen portabel sejak 2023. Menurut data Kemenkes yang dirilis pada Juni, sekitar 200 ribu warga telah diperiksa menggunakan teknologi tersebut hingga 2025. Namun, angka pemakaian dan hasil yang disampaikan pemerintah itu tidak dengan sendirinya menjawab bagaimana perangkat diuji di berbagai kelompok pasien maupun mekanisme pertanggungjawaban jika rekomendasinya keliru.
Pengawasan dan batas penggunaan teknologi juga bersinggungan dengan agenda regulasi lain. Gatra News sebelumnya melaporkan pembahasan DPR mengenai RUU Penyadapan, yang menyangkut pengaturan penggunaan dan perlindungan data; sementara pembahasan masukan fraksi untuk RUU Sisdiknas memperlihatkan proses legislasi lintas sektor yang melibatkan DPR. Keduanya bukan aturan khusus AI kesehatan, tetapi menunjukkan isu tata kelola data dan pengawasan kebijakan beririsan dengan pembahasan regulasi publik.
Responses (2)