JAKARTA, Gatra News – Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan segera dimulai. Ia menyebut aturan itu perlu menetapkan batas kewenangan, tujuan penyadapan, penggunaan hasilnya, serta asal alat yang dipakai aparat.
“Justru karena itu undang-undang ini penting, supaya ada prosedur yang jelas, kapan penyadapan boleh dilakukan, dalam rangka apa, dan siapa yang dapat menjadi objek penyadapan. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran merasa disadap,” kata I Nyoman Parta, Anggota Komisi III DPR RI, kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10 November 2026). Pernyataan itu dimuat situs resmi DPR RI.
Parta menilai aturan penyadapan perlu menjawab siapa yang berwenang melakukan tindakan tersebut dan untuk kepentingan apa. Ia juga meminta undang-undang mengatur penggunaan hasil sadapan dan asal perangkat, agar kewenangan negara memiliki batas serta mekanisme pertanggungjawaban.
Mengenai perangkat, Parta mengatakan alat yang digunakan aparat negara semestinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) supaya kualitas, kapasitas, dan penggunaannya dapat diaudit. “Alatnya harus dari APBN sehingga bisa diaudit, baik kualitas, kapasitas, maupun penggunaannya. Dengan begitu semuanya menjadi terang dan akuntabel,” ujarnya.
Parta menyebut RUU Penyadapan telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Ia berharap pembahasan dimulai pada masa sidang berjalan atau, paling lambat, masa sidang berikutnya; DPR tidak mengumumkan jadwal pembahasan dalam pernyataan tersebut. Agenda legislasi lain di DPR juga menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dorongan untuk segera membahas RUU itu juga muncul dari sejumlah fraksi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kepada RRI pada 9 November bahwa usulan disampaikan secara informal sebelum masa sidang, yang dijadwalkan mulai 10 November. Dinamika usulan fraksi di parlemen juga tampak dalam pembahasan masukan fraksi terkait hak menyatakan pendapat.
Dasco belum memastikan RUU Penyadapan langsung masuk agenda. Ia mengatakan keputusan akan bergantung pada dinamika pembahasan dan sikap fraksi, sebagaimana diberitakan RRI; laporan BeritaSatu juga mencatat adanya dorongan fraksi, bukan keputusan formal untuk memulai pembahasan.
Pernyataan Parta mengaitkan urgensi regulasi dengan isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sumber yang diperiksa tidak mengonfirmasi bahwa penyadapan tersebut benar terjadi; tanggapan pihak yang disebut terkait juga belum ditemukan dalam sumber-sumber tersebut. Parta menekankan perlunya aturan yang memperjelas prosedur dan subjek penyadapan.
Response (1)