JAKARTA, Gatra News – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR menerima masukan fraksi dan anggota selama masa reses mengenai mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP), Selasa, 10 November 2026. Masukan itu akan dihimpun dan dipelajari setelah masa sidang dibuka, termasuk soal prosedur yang mungkin ditempuh dalam menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan seusai rapat paripurna pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyebut pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan HMP. Namun, tahap yang berjalan saat ini masih berupa penerimaan laporan dan masukan; Puan meminta publik menunggu keterangan resmi dari pihak pengusul.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan, sebagaimana tercantum dalam rilis resmi DPR RI. Pimpinan, kata dia, terlebih dahulu mendengarkan masukan serta laporan yang disampaikan melalui fraksi dan anggota DPR selama masa reses sebelum mempelajari langkah berikutnya.
Puan menekankan bahwa pengajuan hak tersebut harus mengikuti prosedur kelembagaan dan ketentuan konstitusi. “Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” kata Ketua DPR itu. Dengan demikian, penerimaan masukan belum sama dengan keputusan DPR untuk menggunakan hak tersebut ataupun persetujuan atas isi usulan.
Dalam pemberitaan ANTARA pada hari yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyebut HMP sebagai mekanisme yang rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi polemik ijazah Gibran. Namun, ia menyatakan PDIP tidak akan mengajukan usul penggunaan hak itu dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa. Sikap yang disampaikan Andreas tersebut merupakan pandangan politik seorang anggota DPR; keputusan terkait proses formal tetap bergantung pada prosedur DPR.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan kepada Kompas.com bahwa pembahasan politik di DPR dapat berjalan bersamaan dengan langkah Gibran melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menyebut pimpinan akan meneliti argumentasi, dasar hukum, jumlah anggota pengusul, dan keterwakilan fraksi apabila proposal resmi diajukan. Keterangan itu merujuk pada kemungkinan pembahasan, bukan konfirmasi bahwa usulan HMP telah menjadi agenda yang disetujui DPR.
Dari pihak yang terkait dengan polemik dokumen pendidikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pada Selasa bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui proses di PTUN. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan dan diberitakan ANTARA. Langkah hukum yang disebut tersebut menjadi konteks terpisah dari masukan fraksi yang sedang didengar pimpinan DPR.
Puan juga meminta pihak yang mengumpulkan dukungan menyampaikan sikap resminya. Rilis DPR mencatat ia menilai perkembangan pengumpulan tanda tangan perlu dilihat berdasarkan proses yang berlangsung, bukan dianggap sebagai keputusan final parlemen. Sampai konferensi pers seusai paripurna, ia belum mengumumkan keputusan pimpinan DPR untuk membawa usul tersebut ke tahap pembahasan formal. “Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja,” pungkas Puan.
Responses (5)