JAKARTA, Gatra News – BMKG memprakirakan puncak musim hujan 2026/2027 berlangsung pada Desember hingga Februari, sementara awal musim di banyak wilayah terlambat 20–30 hari dari normal. Badan itu mengingatkan bahwa hujan dengan durasi lebih pendek tetap dapat memicu banjir dan longsor, meski sifat hujan secara umum diperkirakan normal, menurut rilis BMKG pada 10 November.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Puncak yang berlangsung tiga bulan itu berada dalam kategori normal berdasarkan rata-rata klimatologis, tetapi kondisi tersebut tidak meniadakan kemungkinan hujan ekstrem dalam waktu singkat.
“Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Teuku Faisal Fathani, Kepala BMKG, setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Risiko itu hadir saat sejumlah daerah baru-baru ini mencatat hujan lebat. Laporan Kompas berdasarkan pengamatan 5–7 November menyebut curah hujan harian tertinggi mencapai 150 milimeter di Bengkulu, 140 milimeter di Aceh, dan 121 milimeter di Sumatera Barat.
Untuk Rabu, 11 November, laporan yang sama merinci status siaga hujan lebat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu. Status waspada mencakup lebih banyak wilayah, termasuk sebagian besar Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua; prakiraan harian ini berbeda dari gambaran umum puncak musim yang disampaikan BMKG.
BMKG menyatakan menyediakan peringatan dini cuaca ekstrem, siklon tropis, dan banjir rob, serta nowcasting curah hujan tiga hingga enam jam untuk tingkat kecamatan dengan status waspada, siaga, dan awas. Masyarakat juga dapat memeriksa prakiraan harian tujuh hari dan prakiraan dasarian melalui kanal peringatan dini BMKG.
Identifikasi lokasi dan waktu potensi hujan ekstrem, banjir, serta longsor menjadi dasar koordinasi BMKG dengan BNPB. Rilis BMKG menyebut operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan setelah pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat, dengan BNPB sebagai pelaksana dan BMKG memberi supervisi teknis; laporan Gatra mengenai jadwal operasi DKI pada 9–11 November memberi contoh operasi modifikasi cuaca di tingkat daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan Presiden memerintahkan Kepala BNPB, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri menyiagakan peralatan darurat, termasuk tenda dan makanan siap saji, menurut rilis BMKG. Arahan penambahan perlengkapan siaga tersebut juga dibahas dalam laporan Gatra terpisah mengenai kesiapan menghadapi risiko bencana.
