JAKARTA, Gatra News – Banjir menjadi bencana paling sering tercatat di Indonesia sepanjang 2026 hingga 10 November. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 620 kejadian, disusul 363 cuaca ekstrem dan 114 tanah longsor. Data yang disampaikan BNPB pada Selasa itu juga mencatat 14 gelombang pasang atau abrasi.
Dampak banjir mencakup 70 korban meninggal, 49 orang luka-luka, dan lebih dari 4.900 rumah rusak. BNPB membatasi angka dampak tersebut pada banjir; angka ini bukan total korban dari seluruh jenis bencana yang tercatat sepanjang tahun. Laporan BeritaSatu pada hari yang sama menyebutkan angka serupa dengan merujuk catatan BNPB, sehingga menjadi pembanding pemberitaan, bukan sumber data independen.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta koordinasi lintas pemerintah daerah dan lembaga diperkuat. “Saya meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten kota, perangkat daerah terkait, BPBD, TNI, Polri serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat,” ujar Ansar melalui pernyataan di media sosial yang dipantau BNPB pada Minggu (8/11).
Imbauan itu disampaikan menjelang musim hujan 2026/2027, setelah BNPB menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 sebagai panduan mitigasi risiko. BNPB menyebut pedoman tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Tujuannya meliputi penyelamatan jiwa, pengurangan kerugian harta benda, serta koordinasi penanganan darurat yang cepat dan terpadu.
Di Kepulauan Riau, pemerintah provinsi juga mengingatkan warga terhadap potensi cuaca ekstrem berupa banjir, angin kencang, tanah longsor, dan gelombang tinggi. BNPB merinci imbauan setempat agar warga menjaga kebersihan lingkungan, mengenali jalur evakuasi, dan memeriksa kekuatan bangunan rumah. Nelayan, operator kapal, serta pengguna transportasi laut diminta memantau informasi cuaca maritim resmi dari BMKG sebelum berlayar.
Keterangan BNPB menyebut langkah serupa dilakukan di daerah lain. BPBD Kabupaten Sampang dan Pemerintah Kabupaten Bireuen, misalnya, mengidentifikasi wilayah rawan serta menyiapkan posko siaga darurat. Pada tingkat provinsi, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah juga disebut melakukan kesiapsiagaan, tanpa rincian jumlah personel atau logistik dalam publikasi tersebut.
BNPB meminta daerah memetakan zona risiko, menyiapkan personel dan logistik, serta mengaktifkan sistem peringatan dini. Arahan tersebut merinci langkah yang perlu disiapkan, tetapi keterangan yang dipublikasikan tidak menyajikan ukuran pelaksanaan di setiap daerah. Angka 620 kejadian juga merupakan rekap BNPB hingga tanggal pelaporan, bukan proyeksi jumlah banjir untuk sisa tahun.
Di tingkat pusat, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan perlengkapan siaga bencana, termasuk tenda, generator, perahu karet, dan pemurni air dalam arahan kesiapan tanggap bencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjadwalkan operasi modifikasi cuaca pada 9–11 November untuk meningkatkan peluang hujan, sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan tentang operasi di Jakarta; langkah itu merupakan konteks kesiapsiagaan cuaca yang berbeda dari rekap banjir nasional.
