JAKARTA, Gatra News – Kementerian Pariwisata memulai penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 dengan mengajak 38 kementerian dan lembaga (K/L) dalam pertemuan kick-off di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rencana induk itu diproyeksikan menjadi pedoman pembangunan pariwisata bagi pemerintah pusat, daerah, swasta, dan pengelola destinasi.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan kebijakan pariwisata memerlukan koordinasi lintas urusan. “Pembangunan kepariwisataan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu sektor. Pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan RIPPARNAS memerlukan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung,” kata Bayu dalam sambutannya.
Menurut Bayu, masukan dari 38 K/L diharapkan memetakan kebijakan dan program tiap sektor agar saling menopang. Rilis Kementerian Pariwisata menyebut bidang terkait mencakup destinasi, konektivitas, transportasi, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, investasi, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi kreatif.
Dokumen tersebut masih dalam tahap penyusunan. Rilis Kemenpar tidak merinci jadwal penyelesaian, pembagian peran per kementerian, ataupun indikator yang akan dipakai untuk mengukur dampak rencana itu; karena itu, pelibatan 38 instansi belum dengan sendirinya menjelaskan bentuk program dan pembiayaannya.
RIPPARNAS diarahkan untuk mendorong pariwisata berkualitas yang memberi nilai tambah ekonomi dan manfaat bagi masyarakat, sambil menjaga lingkungan serta sosial budaya. Kemenpar juga menginginkan rencana tersebut selaras dengan dokumen pembangunan nasional dan daerah, termasuk RPJMN dan RPJPD, agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki acuan saat menyusun rencana pariwisata wilayah.
Isu lingkungan dan kesehatan yang disebut Kemenpar beririsan dengan agenda lintas sektor lain, antara lain kerja sama karbon hutan Indonesia-Jepang serta sandbox Kemenkes untuk uji AI kesehatan. Kedua agenda itu bukan bagian dari RIPPARNAS yang diumumkan, tetapi memperlihatkan jenis urusan lingkungan dan kesehatan yang menurut rilis perlu diperhitungkan dalam pembangunan pariwisata.
Laporan Atnews pada hari yang sama juga mencatat pelibatan 38 K/L dan arah penyelarasan pusat-daerah, dengan rincian yang sejalan dengan siaran pers. Urban City membingkai dokumen itu sebagai peluang investasi, tetapi rilis resmi belum menyebut proyek investasi tertentu atau komitmen investor; hal tersebut masih merupakan prospek, bukan keputusan yang diumumkan pemerintah.
Kick-off di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, turut menghadirkan pejabat Bappenas serta perwakilan kementerian yang menangani transportasi, pangan, pembangunan manusia, dan infrastruktur. Kemenpar menyatakan lembaga-lembaga tersebut diajak memberi masukan dan menyelaraskan program sesuai tugas masing-masing, sementara isi final RIPPARNAS belum dipaparkan.
