JAKARTA, Gatra News – Pelunasan Bipih haji reguler untuk musim 1448 H/2027 M mulai dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Jemaah yang memenuhi alokasi keberangkatan dapat membayar pada tahap pertama hingga 10 Desember, menurut pengumuman Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang terbit sehari sebelumnya. Pembukaan ini memberi jemaah sebulan untuk menuntaskan pembayaran dan persyaratan administrasi awal.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, H. Nurchalis Iskandar Idy, menyatakan tahap pertama dimulai pada 10 November. “Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026.” Nurchalis menyampaikan pernyataan itu di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia juga meminta jemaah memperhatikan tenggat transaksi, memeriksa kesehatan untuk memenuhi syarat istitaah, dan memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan aktif.
Pelunasan tahap pertama berlangsung setiap hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB hingga 10 Desember 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah reguler lunas tunda yang belum berangkat, jemaah dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta prioritas lanjut usia. Karena batas waktu berbeda menurut tahap, calon jemaah perlu memastikan terlebih dulu bahwa namanya masuk kelompok yang berhak melunasi.
Kemenhaj menjadwalkan tahap kedua pada 16–31 Desember 2026 apabila masih ada sisa kuota. Tahap lanjutan ini mencakup jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendamping, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, dan pembimbing KBIHU. Dengan demikian, tanggal tahap kedua bersifat kondisional, bukan perpanjangan otomatis bagi seluruh jemaah.
Syarat pelunasan meliputi status aktif dalam SISKOHAT dan Program JKN, usia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta pemenuhan istitaah kesehatan. Jemaah belum pernah berhaji atau telah berhaji sekurang-kurangnya 18 tahun sebelumnya. Untuk prioritas lansia, Kemenhaj menetapkan usia minimal 65 tahun pada 10 April 2027 dan pendaftaran sebelum 10 April 2022.
Besaran Bipih tidak sama di setiap embarkasi. Rilis Kemenhaj mencantumkan nilai mulai Rp43.695.779 untuk embarkasi Aceh hingga Rp58.146.279 untuk Surabaya dan Dhoho. Jumlah yang harus disetor dihitung dari Bipih embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo Rekening Virtual jemaah.
Jemaah dapat membayar melalui BPS Bipih awal atau BPS pengganti, termasuk saluran non-teller seperti ATM dan mobile banking; kas keliling tersedia untuk wilayah tanpa layanan perbankan. Syarat JKN dan pemeriksaan kesehatan perlu dibereskan bersama transaksi, bukan pengganti pembayaran. Dalam konteks layanan kesehatan yang berbeda dari urusan haji, Gatra juga melaporkan Batang kembali berstatus UHC serta rencana Kemenkes menyiapkan sandbox untuk uji AI kesehatan.
Setelah transaksi berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten atau kota domisili. Rincian tanggal, persyaratan, nominal tiap embarkasi, dan saluran pembayaran tercantum pada pengumuman resmi Kemenhaj serta laporan pembanding Antara dan Kompas TV. Kemenhaj menyebut pembagian dua tahap ditujukan untuk mengoptimalkan penyerapan kuota di daerah.
