BATANG, Gatra News – Batang kembali berstatus Universal Health Coverage (UHC) mulai 10 November 2026. Kepastian itu disampaikan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan saat kegiatan Sambang Desa di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Selasa (10/11). Dengan status tersebut, warga diminta mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana peserta BPJS Kesehatan aktif.
“Dengan kembali berstatus UHC, masyarakat Kabupaten Batang diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana peserta BPJS Kesehatan aktif. UHC di Batang mulai hari ini, 10 November, kita kembali lagi ke UHC. Konsekuensinya, semua masyarakat nanti akan ditangani sebagaimana peserta BPJS aktif,” kata Faiz, seperti dikutip dalam rilis resmi Pemerintah Kabupaten Batang. Pernyataan itu menjadi konfirmasi tanggal pelaksanaan setelah sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan target pemulihan.
Faiz meminta puskesmas dan rumah sakit tidak menolak atau mengabaikan warga yang membutuhkan layanan hanya karena status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif. Ia juga meminta tenaga kesehatan melayani pasien secara ramah dan profesional tanpa membedakan usia maupun latar belakang.
Warga yang mengalami penolakan diminta merekam kejadian dan melaporkannya melalui kepala desa atau camat, maupun langsung kepada bupati. Pemkab menyebut laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Rilis tidak merinci batas waktu atau mekanisme tindak lanjut pengaduan.
Laporan Tribun Jateng pada 7 September lalu menyebut Pemkab Batang menyiapkan skema pemulihan UHC dengan target akhir 2026. Saat itu, pemberlakuan masih berupa rencana; laporan resmi terbaru Pemkab memastikan UHC kembali berlaku pada 10 November, lebih awal dari batas target yang diberitakan tersebut.
Perbedaan antara target dan tanggal realisasi itu penting bagi warga yang hendak mengakses layanan. Namun, keterangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak merinci prosedur administrasi di fasilitas kesehatan, rincian pembiayaan, ataupun jenis layanan yang tercakup dalam skema UHC yang kembali berlaku.
Untuk informasi umum mengenai kepesertaan dan program Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat dapat merujuk kanal resmi BPJS Kesehatan. Keterangan mengenai tanggal mulai dan imbauan penanganan warga Batang tercantum dalam rilis Pemerintah Kabupaten Batang.
Perluasan akses kesehatan berlangsung bersama pembahasan kapasitas layanan di tingkat nasional. Gatra News sebelumnya mengulas rencana Kemenkes menyiapkan sandbox untuk uji AI kesehatan, serta langkah pemerintah memperkuat kesiapsiagaan melalui penambahan perlengkapan siaga bencana. Kedua agenda itu berbeda dari kebijakan UHC Batang, tetapi sama-sama berkaitan dengan kapasitas layanan publik.
Dalam rilisnya, Pemkab menyatakan warga dapat melapor bila menemukan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan. Dokumen tersebut belum mencantumkan penjelasan dari BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan mengenai tata cara verifikasi kepesertaan setelah status UHC kembali berlaku.
Response (1)