JAKARTA, Gatra News – DPR RI menyiapkan mekanisme fast track legislation atau jalur cepat pembentukan undang-undang dalam rancangan aturan tata cara pembentukan UU. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menyatakan percepatan hanya menyangkut waktu pembahasan, bukan penghapusan tahapan. Rancangan itu masih perlu diproses melalui mekanisme parlemen.
“Pertama, harus ada kajian akademis, itu mutlak. Kedua, harus ada partisipasi yang bermakna,” ujar Nyoman kepada Parlementaria seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11). Ia mengatakan prinsip tersebut tetap menjadi syarat dalam pembentukan UU, termasuk ketika prosedur cepat digunakan.
Nyoman menjelaskan partisipasi bermakna mencakup hak masyarakat mengetahui rencana pembentukan UU, memperoleh penjelasan atas substansi yang dibahas, serta menyampaikan pendapat yang didengar pembentuk UU. Ia juga menyebut rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) tetap dijalankan. Jadwal rapat dapat dipadatkan, tetapi tahapan formal tidak dihilangkan.
Menurut dia, jalur cepat hanya ditujukan bagi rancangan yang memiliki urgensi tinggi, seperti urusan kepentingan negara, hajat hidup orang banyak, atau peluang strategis yang membutuhkan respons regulasi. Pembahasan dapat diselesaikan dalam satu masa sidang, tetapi bukan berarti satu hari langsung selesai. Penjelasan itu disampaikan saat DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Gagasan tersebut sebelumnya mendapat sorotan dari peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. Dalam laporan Kompas.com pada 5 November, ia mempertanyakan apakah jalur cepat akan menjadi legitimasi bagi kebiasaan membahas UU dalam waktu singkat, sementara ketentuan partisipasi dan transparansi yang sudah berlaku belum selalu dipenuhi. Nyoman, sebaliknya, menegaskan kajian akademis dan pelibatan publik tetap wajib.
Baleg pada 5 November menyetujui rancangan aturan tata cara pembentukan UU untuk diteruskan sebagai usul inisiatif DPR ke rapat paripurna, menurut laporan ANTARA. Rancangan itu mengatur prosedur biasa dan cepat serta enam keadaan penggunaan jalur cepat, termasuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan batas waktu. Persetujuan Baleg tersebut belum dengan sendirinya menjadikan rancangan itu undang-undang.
Perdebatan prosedur ini akan menentukan bagaimana pembahasan berbagai rancangan di DPR berlangsung. Gatra sebelumnya melaporkan masukan fraksi dalam RUU Sisdiknas dan perkembangan RUU Penyadapan, dua isu legislasi yang juga menuntut kejelasan proses pembahasan.
Nyoman berharap pembahasan rancangan tata cara pembentukan UU dapat rampung pada masa sidang ini dan menargetkan penyelesaiannya tidak lebih dari dua minggu. Rincian jadwal dan tahapan setelah rancangan diajukan sebagai usul inisiatif belum disebut dalam keterangan yang dikutip. Informasi mengenai penegasan Baleg dapat dibaca pada rilis resmi DPR.
