JAKARTA, Gatra News – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana pada Selasa, 10 November 2026. Namun, keterangan resmi yang disampaikan hari itu menyebut niat, bukan pengunduran diri resmi yang telah berlaku. Perbedaan ini penting karena frasa Gibran niat mundur tidak dengan sendirinya menandakan jabatan wapres telah kosong.
Dalam rekaman keterangan pers kanal Sekretariat Presiden, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam. “Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo. Istilah “niatan” itu merupakan keterangan Prasetyo mengenai isi pembicaraan Gibran dengan Presiden, bukan pengumuman bahwa surat pengunduran diri telah diajukan.
Prasetyo juga meluruskan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut, melainkan memberi sejumlah saran. Menurut keterangan Mensesneg dalam rekaman yang sama, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan itu menjadi tanggapan pihak Gibran atas polemik dokumen yang dipersoalkan.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Wapres pada hari yang sama, Gibran mengatakan Prabowo menyarankan dirinya tetap menempuh proses di PTUN dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA. Laporan Kompas.com yang memuat pernyataan Gibran menyebut ia berencana membawa dokumen pendidikan dari SD hingga S1 ke proses PTUN. Keterangan tentang saran PK tidak sama dengan konfirmasi bahwa permohonan PK telah terdaftar di MA.
Konteks keputusan MK perlu dibaca sesuai amar dan pertimbangannya. Dalam putusan 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan di persidangan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan, tetapi permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Rilis resmi MK mencatat Mahkamah tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wapres dalam perkara itu; hasil tersebut bukan keputusan bahwa ia mengundurkan diri.
Konstitusi mengatur konsekuensi jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, bukan bahwa niat yang disampaikan dalam pertemuan otomatis mengosongkan jabatan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden. Bunyi ketentuan itu dapat diperiksa pada naskah UUD 1945 di JDIH DPR.
Pada hari yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR menerima laporan mengenai anggota yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat, tetapi tindak lanjutnya menunggu pembukaan masa sidang dan mengikuti mekanisme konstitusi. Rilis resmi DPR tidak menyebut adanya keputusan DPR untuk memberhentikan Gibran. Gatra juga telah memuat perkembangan terpisah itu dalam laporan soal masukan fraksi di arsip Politik.
Hingga keterangan pers Prasetyo pada Selasa, informasi resmi yang tersedia menyebut adanya niat dan permintaan menempuh proses hukum, bukan pengunduran diri yang sudah diumumkan berlaku. Rekaman Istana tidak menyatakan surat resmi telah diserahkan ataupun bahwa MPR telah memulai pemilihan pengganti. Prasetyo merangkum permintaan Gibran demikian: “memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara.”
